Kupang, Delegasi.com – Tidak menyerahkan uang Rp25 juta, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Hanura NTT “menolak” pendaftaran dua bakal calon gubernur dengan alasan berkas belum lengkap. Dua bakal calon yang dimintai untuk melengkapi salah satu syarat pendaftaran yakni uang sebesar Rp25 juta adalah Honing Sani dan Hironimus Fernandez.
Kedua bakal calon gubernur ini datang di DPD Hanura untuk menyerahkan dokumen pendaftaran setelah mengisi dan melengkapi dokumen yang telah diambil beberapa waktu sebelumnya. Namun berkas mereka setelah diterima oleh tim pilkada, tidak dibuat tanda terima untuk diberikan kepada balon gubernur atau tim. Pasalnya, kedua balon ini membawa uang tidak mencapai angka Rp25 juta. Sekretaris Tim Pilkada DPD Hanura NTT, James Lico kepada wartawan di sekretariat partai itu, Senin (31/7) menyampaikan, tim pilkada bukan menolak tapi meminta kedua balon untuk melengkapi syarat- syarat pendaftaran yang belum masih kurang. Ia menyampaikan, kedua balon gubernur itu diberi kesempatan untuk melengkapi kekurangan yang ada dalam beberapa hari ke depan karena pendaftaran diperpanjang hingga 18 Agustus. Pendaftaran yang semestinya telah ditutup pada 31 Juli diperpanjang setelah mendapat informasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Hanura di Jakarta. “Kami bukan tolak tapi pending pendaftaran untuk kedua balon itu agar melengkapi berkas yang masih kurang,” kata James. James mengakui, salah satu berkas yang belum lengkap adalah menyerahkan uang administrasi pendaftaran sebesar Rp25 juta. Berkas lain yang juga belum lengkap adalah surat keterangan dari kepolisian. Semua berkas itu harus dilengkapi dulu agar bisa disatukan dengan berkas lain yang sudah ada untuk kepentingan proses lebih lanjut. Tentang tidak adanya transparansi dari tim pilkada Hanura soal besaran uang administrasi pendaftaran dimaksud, James sampaikan, sudah disampaikan pada saat pengambilan formulir lamaran. Saat itu tim pilkada sudah sampaikan semua syarat pendaftaran yang harus dilengkapi termasuk uang administrasi pendaftaran sebesar Rp25 juta. “Uang administrasi itu dimanfaatkan untuk kepentingan kerja tim dan membeli kebutuhan lain seperti alat tulis kantor,” ujar James. Ketua Tim balon gubernur Hironimus Fernandez, Marianus Kleden menyampaikan, kecurigaan sudah diketahui sejak pengambilan formulir pendaftaran. Semestinya balon diberikan softcopy untuk selanjutnya diisi. Namun yang terjadi, panitia hanya memberikan hardcopy. Saat itu, tim pilkada tidak pernah menyampaikan kalau harus menyerahkan uang admnistrasi pendaftaran sebesar Rp25 juta sebagai satu- kesatuan dalam dokumen pendaftaran. Bahkan dalam hardcopy yang diterima pun, tidak dicantumkan secara eksplisit besaran uang administrasi dimaksud. “Kami heran, saat datang hendak menyerahkan berkas pendaftaran, mereka meminta harus serahkan uang Rp25 juta kalau tidak pendaftarannya dipending. Padahal beberapa waktu sebelumnya ada kader partai Hanura menyampaikan kalau Hanura tidak menggunakan mahar pada saat mendaftar,” kata Marianus. Ia berargumen, tidak benar jika panitia pilkada Hanura katakan kalau besaran uang administrasi itu sudah disampaikan pada saat pengambilan formulir pendaftaran. Karena tidak pernah disampaikan dan secara explisit pun tidak dicantumkan dalam formulir, pihaknya membawa besaran uang untuk kepentingan pendaftaran seperti partai lain yang telah didaftar. “Karena mereka minta harus serahkan uang Rp25 juta tanpa ada pemberitahuan sebelumnya dan tertera dalam formulir, kami terpaksa bawa pulang berkas yang sudah disiapkan,” terang Marianus. Ketua Tim balon Honing Sani, Mell Lay menyampaikan, ada beberapa berkas yang dinyatakan belum lengkap sehingga partai belum membuat tanda terima yang akan diberikan kepada tim. Berkas yang masih kurang itu akan dilengkapi untuk diserahkan. “Kami komitmen untuk melengkapi berkas yang dinyatakan masih kurang itu,” tandas Mell singkat.//delegasi(hermen)