DELEGASI.COM, KUPANG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Timur (NTT), Patris Lali Wolo meminta Pemerintah provinsi jangan ttup mata terhadap serangan hama putih palsu pada tanaman padi di Mbay, Kabupaten Nagekeo, NTT.
Pemerintah diminta segera mengatasi serangan hama putih palsu ini baru terjadi di NTT dan kini sudah menyebar ke lahan pertanian.
Penegasan itu disampaikan Patris lali Wolo kepada wartawan di Kantor DPRD NTT, Selasa (23/05/2022),
“Umur padi saat dia sedang buntinglah, mau keluar malainya begitu. Kalau serangan hama seperti itu, kemungkinan besar menurut penyuluh, panennya itu bisa gagal,” kata Patris Lali Wolo.
Karena itu, menurut Politisi PDIP ini, pola penanganan untuk mengatasi hama putih palsu ini perlu adanya penanganan hama oleh dinas teknis dalam hal ini dinas pertanian.
“Tapi mirisnya itukan tenaga pengamat hama untuk daerah yang irigasi itu yang luas arelnya 3.000-an satu orang pengamat hama. Itukan pelayanan akan pasti tidak optimal untuk dan cepat bagi petani,” pungkasnya.
Kemudian kata dia, ketika petani mengakses, baik mengakses obat-obatan dan pestisida untuk penanganan hama ini, tapi di gudang stok obat-obatan pertanian itu kosong.
“Ini gudang milik provinsi.
Sementara gudang ini zonasi. Yang gudang di Nagekeo itu untuk melayani Kabupaten Ngada dan Ende. Kalau seperti itu, petani tidak cepat mengakses pasti jadi kesulitan.
Terancam, dia akan membuat pilihan dengan perlakuan bebas yang refrensi dari mana saja untuk penanganan penyakit hama ini.
Tetapi belum tentu sesuai diaknosa yang tepat sesuai rekomendasi dari dinas. Ini menjadi catatan untuk Pemerintah,” ujarnya.
Ia melanjutkan, ketika ada identifikasi hama menyerang tanaman di walayah itu, sample hama ini diambil oleh petugas pengamat hama untuk dikirim ke Kupang.
“Sudah terserang kirim ke Kupang. Di Kupang harus diperiksa lagi di Laboratorium, lambat lagi baru informasi ke sana. Di sana serangan semakin meluas baru diaknosanya muncul. Tambah lagi obat yang tidak ada stok untuk pestisida untuk penanganan pasti gagal,” tegas Sekertaris Komisi II DPRD NTT yang membidangi pertanian itu.
Patris Lali menegaskan, hal ini tidak boleh terus terjadi. Karena itu, Ia meminta Pemerintah provinsi NTT untuk cepat responsif, proaktif untuk melakukan penanganan masalah ini.
“Ini terkait perut. Mereka butuh itu. Kalau tidak cepat tolong, petani akan terpuruk terus. Gagasan kita mau turun angka kemiskinan, ya, sia-sia. Karena komponen terbesar ada di NTT ini petani.Rohnya itu, kita harus betul-betul berpihak kepada petani dengan semua kebijakan termasuk angggaran. Tidak boleh main-main ini. Ini keluhan petani, kita temui mereka (petani),” tegasnya lagi.
Ia menambahkan, Pemerintah belum bekerja secara optimal untuk petani. Karena itu, Ia mendorong Pemerintah agar lebih responsif terkait masalah pertanian ini.
“Kita dorong, agar lebih cepat lagi kerja-kerja pelayanan secara teknisnya. Kalau tidak begitu, kita tambah parah ini,” tandasnya.
//delegasi(tim)
