“Pengalihan kewenangan penanganan pendidikan tingkat SMA/SMK ke Pemerintah Provinsi pada kenyataannya tidak memberikan nilai tambah bagi peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Minimnya sarana prasarana pendidikan menjadi salah satu tolok ukur tinggi rendahnya mutu pendidikan”
Kupang, Delegasi.Com – Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Nusa Tenggara Timur, Winston Neil Rondo, mengajak semua elemen masyarakat dan pemerintah untuk berupaya maksimal meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi NTT.
Ajakan wakil rakyat ini mendaras pada fakta lapangan saat melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke sejumlah daerah. Terhadap apa yang kami lihat dengan mata kepala, ungkap Winston, akan hal-hal yang terkait dengan pendidikan. Ada banyak kekurangan yang ke depannya perlu dilakukan pembenahan-pembenahan. Terutama sekolah-sekolah tingkat SMA/SMK yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Kepada wartawan di ruang Fraksi Demokrat, Senin 3 Desember 2018, Winston menjelaskan dari hasil Kunker ke Kabupaten Sumba Timur, kami temukan ada siswa SMA Negeri yang sekolahnya ‘lari lari’ setiap hari. Karena apa. Karena para siswa/siswi tidak memiliki gedung sekolah yang menjadi tempat mereka mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
“Fakta ini membuat saya terenyuh. Koq bisa begini? Siswa SMAN harus sekolah berpindah-pindah dari satu gedung SD ke gedung SD yang lain. Di Kabupaten Sumba Timur kami kunjungi tiga kecamatan yang memiliki lembaga pendidikan tingkat SMA. Sama saja keluhan para orangtua siswa dan pemuka masyarakat dan pemerintah yang ada, bahwa selama ini belum ada gedung sekolah,”kata Winston.
Disebutkan, ada tiga kecamatan yang dikunjungi anggota DPRD Provinsi NTT. Masing-masing di SMAN 1 Matawai Lapau. Di kecamatan pemekaran ini belum ada gedung SMA tapi ada sekitar 155 siswa yang setiap harinya sekolah berpindah-pindah. Jadi ada beberapa kepada sekolah yang meminjamkan gedung SDnya untuk jadi tempat KBM siswa SMAN.
Selain siswa SMN-nya sekolah berpindah-pindah gedung, juga jarak tempat tinggal sekira 14-15 kilometer mereka harus rela berjalan kaki. Ditambah lagi jam sekolah juga tidak menentu, kadang pagi kadang sore hari mengikuti jadwal manakala anak SD selesai sekolah.
“Prihatin memang setelah kami melakujkan hearing dengan para orangtua dan pemuka masyarakat dan pemerintah setempat. Sama halnya dengan SMAN 2 Wanga juga masih pakai gedung SD. Serta SMAN Kahanga Eti menggunakan dua ruangan di gedung SD yang di pusat pemerintahan kecamatan itu, ”jelas Winston.
Menjawan wartawan soal lahan yang selalu menjadi kendala, menurut Winston, dari hasil hearingmasyarakat menyatakan lahan telah siap. Bahkan pihak pemeriantah kecamatan tengah mengurus sertifikat tanah di kantor pertanahan setempat.
“Iya, sekarang tinggal bagaimana kemauan baik (good will) dan komitmen dari pemerintah Provinsi NTT untuk membangun gedung sekolah baru. Memang benar setelah kami berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi NTT, kendalanya pada kesiapan dana. Tapi hemat kami kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlama-lama. Karena akan berdampak pada mutu pendidikan yang menjadi tuntutan,”tandasnya.
Terkait pembangunan (penyelenggaraan) pendidikan, tambah Winston, legislative telah membuat Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah). Kalau mau dibilang Ranperda penyelenggaraan pendidikan, koqbanyak sekolah telah menyelenggarakan pendidikan. Yang dibutuhkan itu adalah sarana-prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan yang ada. Dan ini bukan saja terjadi di Sumba. Di Kabupaten Kupang, Sabu Raijua, Rotendao, bahkan di Kota Kupang serta daerah lainnya, mengalami hal serupa akan kekuranagan Sarpras dan fasilitas pendidikan untuk tingkatan SMA/SMAK Negeri. Apalagi SMA/SMK Swasta, timpalnya. //delegasi(hermen)
