ATAMBUA, DELEGASI.COM – Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Nusa Tenggara Timur (NTT) bertekad menuntaskan perbaikan 24 titik longsor di sepanjang Jalan Sabuk Merah Sektor Timur di Perbatasan Indonesia dengan Timor Leste pada tahun 2021 mendatang.
Dari 24 titik longsor tersebut, saat ini baru 3 titik longsor yang dikerjakan, sementara sisanya akan dikerjakan pada tahun anggaran 2021.
Demikian dikatakan Ruslan Bata, KTU PPK 2.5 sekaligus Tim Monitoring PPK 2.5 yang dikonfirmasi tim media ini di Atambua, pekan lalu.
“Penyelesaian 24 titik panjang pada ruas Sabuk Merah Sektor Timur mulai dari Motaain Kabupaten Belu hingga Motamasin Kabupaten Malaka seharusnya sudah pada tahun anggaran 2020 ini, hanya terkendala dengan Pandemi sehingga banyak anggaran harus dikembalikan ke pusat penanganan Covid-19” Ungkap Ruslan.
Ruslan menjelaskan 24 titik longsor tersebut berada di perbatasan perbatasan NTT-Indonesia dan Timor Leste yang memiliki panjang 179,99 Kilometer atau yang dikenal dengan istilah Sabuk Merah Sektor Timur dari Kabupaten Belu hingga Kabupaten Malaka. Dan jalan tersebut merupakan program strategis Nasional selain untuk menghunbungkan di pinggiran Indonesia namun terdapat banyak potensi pariwisata yang masuk dalam lintasan sabuk merah, misalnya bentangan sabana Fulan Fehan di Lamaknen yang unik dan eksotis, maka usaha cepat BPJN NTT untuk menyelesaikan harus pada tahun 2020, namun terkendala karena Pandemi Covid.
“24 titik longsor ini masuk ke dalam kawasan program strategis Nasional yang merupakan salah satu potensi ekonomi yang menonjol di ruas Sabuk Merah sektor timur itu adalah sektor pariwisata, di mana terletak sebuah sabana Fulan Fehan di Lamaknen, Kabupaten Belu dengan adanya jalan Sabuk Merah, maka akan memudahkan wisatawan untuk berkunjung ke spot wisata yang unik dan eksotik ini ”urai Ruslan.
Menurut Ruslan Bata, kejadian longsor pada 24 titik di jalur Sabuk Merah di sepanjang 179,99 Kilometer tersebut akibat curah hujan yang tinggi pada akhir tahun 2019, dan BPJN NTT telah mengajukan dana perbaikan ke pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dan anggarannya sudah siap, namun untuk kepentingan penanganan Covid sehingga sebagian anggaran harus dikembalikan ke pusat.
“24 titik longsor seharusnya sudah selesai dikerjakan tahun 2020 ini. Namun dalam perjalanan, terjadi Pandemi Covid, akhirnya sebagian ditarik kembali ke pusat. 24 titik longsor itu masuk dalam kategori berat, sedang dan ringan. Mulai titik Sadi, Asumanu, Haekesa, Fulur, Kesak, Nualain sampai ke Henes, ‘Jelas Ruslan.
Dari 24 titik longsor di sepanjang ruas jalan perbatasan itu Kementerian PUPR melalui BPJN NTT telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 34 Miliar. Dari dana yang ada, hanya Rp 11,5 Miliar saja yang diguanakan untuk 3 titik longsor, dan Sisanya akan melihat tahun 2021.
“Tiga titik longsor itu yang sudah dikerjakan lebih difokuskan pada titik longsor yang lebih parah, sedangkan yang lainya akan melihat tahun depan dan saat ini sedang dalam proses tender” kata Ruslan.
Sedangkan untuk pengaspalan (Hotmix-Red) sepanjang 164,57 Kilometer yang ditargetkan pada tahun 2020 dengan total anggaran sebesar Rp 128 Miliar, namun yang terpakai hanya Rp 28 Miliar akibat situasi pandemi Covid, sedangkan Rp 100 Miliar akan dianggarkan pada tahun 2021.
“Pada tahun 2020 ini, pemerintah sudah mengatur pengaspalan di sepanjang 164,57 Kilometer, lihat hanya 28 Miliar yang terpakai, sisanya akan dituntaskan pada Tahun 2021 mendatang, lagi-lagi ini karena situasi Covid-19,” Tegas Ruslan Bata.
“Untuk ruas jalan Sabuk Merah Sektor Timur yang belum beraspal sepanjang 24,32 Kilometer. Tahun ini hanya Rp 28 Miliar dengan pengerjaan jalan sepanjang 4,3 kilometer dan sisanya Rp 100 Miliar untuk tahun 2021, ”ungkap Ruslan Bata.
Berdasarkan pantauan media ini, di jalur Sabuk Merah tersebut selain 3 titik longsor yang sudah dikerjakan, namun ada beberapa titik longsor yang harus dilaksanakan karena sangat berbahaya bagi warga yang berbahaya, seperti titik longsor Sadi-Asumanu dan Nualain-Henes.
// delegasi (* / tim)
