Kupang, Delegasi.Com –
Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 untuk Provinsi NTT sebanyak 587 orang yang terdiri dari 500 untuk guru SMA, 57 tenaga medis, dan 30 tenaga teknis.
Hal itu disampaikan Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTT, Mulu Blasius dalam rapat dengar pendapat dengan DPRD NTT di Kupang, Kamis (11/102018). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD, Yunus Takandewa.
Blasius jelaskan, Pemerintah NTT beberapa waktu lalu mengajukan usulan formasi CPNS sebanyak 1.320 lebih orang.
Dari total usulan itu, 800 formasi untuk guru. Namun pemerintah pusat melalui Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) hanya memberi persetujuan sebanyak 587 orang.
“Formasi guru yang ditetapkan hanya untuk SMA, sedangkan SMK tidak ada. Kita tidak bisa ubah formasi yang telah ditetapkan, karena pasti akan bermasalah,” kata Blasius.
Tentang sumber data guru, ia menyampaikan, sepenuhnya ada di Dinas Pendidikan. Untuk kepentingan usulan formasi CPNS beberapa waktu lalu, pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mendapatkan data kebutuhan guru, termasuk guru SMK. Namun formasi yang disetujui hanya 500 orang dan semuanya untuk guru SMA.
Menyangkut tenaga honor untuk kategori dua atau K-2, Blasius menyampaikan, pihaknya telah bertemu dengan Menteri PAN- RB. Saat itu Menteri PAN-RB telah menyampaikan keseriusan untuk mengakomodasi K-2. Namun yang berpeluang diakomodasi adalah mereka yang belum berusia 35 tahun. Sedangkan kemungkinan dieliminasi adalah mereka yang sudah berusia di atas 35 tahun.
“Kementerian PAN-RB sedang merancang peraturan pemerintah tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Sehingga mereka yang sudah berusia di atas 35 tahun bisa berpeluang diangkat menjadi P3K,” terang Blasius.
Ia menambahkan, pemerintah pusat juga merekrut tenaga guru melalui Program Guru Garis Depan (GGD). Tahun lalu, sebanyak 31 anak- anak NTT direkrut menjadi GGD yang ditempatkan di sejumlah kabupaten ini. Namun jumlah GGD yang telah direkrut dan ditempatkan di masing- masing tempat kerja sebanyak 861 orang.
“Ke depan, anak- anak NTT yang direkrut menjadi GGD, juga ditempatkan di provinsi lain, bahkan di daerah terpencil. Sehingga kehadiran mereka menjadi perekat NKRI,” papar Blasius.
Wakil Ketua DPRD NTT, Yunus Takandewa menyampaikan, pemerintah harus sosialisasi secara terbuka tentang formasi CPNS sebelum penutupan jadwal pendaftaran. Formasi yang belum diisi, hendaknya segera dikomunikasikan dengan kementerian terkait, agar bisa diisi dengan formasi lain.
“Kita minta BKD segera lakukan konsolidasi untuk mendapatkan data final terkait ASN, honor dan kontrak di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Karena ini terkait skenario pembahasan dan penetapan APBD,” tandas Yunus. //delegasi(mario)
Editor: Hermen Jawa
