Kupang, Delegasi.Com –Gugatan kritis Fraksi Demokrat yang membeberkan pergeseran anggaran APBD Rp 60 miliar, ternyata tidak mendapat jawaban tegas Pemerintah Provinsi NTT.
Pemerintah malah menggantung jawaban itu untuk baru dijawab pada APBD Perubahan.
Fraksi Demokrat justru balik keras menentang jawaban tidak substansial itu dengan penegasan agar harus ada transparansi agar gubernur dan wagub tidak terjerat kasus hukum di kemudian hari. “Kita hanya minta agar pemerintah menjelaskan secara gamblang dan terbuka kepada rakyat agar tidak berdampak hukum kepada gubernur dan wagub di kemudian hari,” kata Ketua Fraksi Demokrat DPRD NTT, Winston Rondo kepada wartawan.
Dalam tanggapannya atas pemandangan umum fraksi terhadap laporan pertanggung jawaban APBD 2018, Kamis (13/6), pemerintah tidak memberikan jawaban atas pertanyaan fraksi Demokrat terkait pergeseran anggaran Rp 60 miliar.
“Terkait pandangan Fraksi (Demokrat) tentang adanya pergeseran anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun 2019 akan pemerintah jelaskan pada sidang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 yang akan datang,” kata Wakil Gubernur NTT, Yosef Nae Soi, saat membacakan tanggapan pemerintah itu.
Menurut dia, pemerintah akan tetap menjawab pertanyaan itu dalam forum resmi. Karena tidak mungkin pemerintah membuat sesuatu tanpa dasar.
“Nanti akan ada jawaban resmi. Kami disebut langgar UU, pemerintah tidak mungkin melakukan tanpa dasar,” kata Nae Soi.
//delegasi (hermen)
