Kupang, Delegasi.Com – Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT menilai pemerintah belum matang menanggapi sikap kritis fraksi yang tergambar dalam tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi.
Penilaian ini disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT, Winston Rondo sampaikan ini kepada wartawan di Kupang, Jumat (9/8/2019) pekan lalu.
Menurut Winston, dalam tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum Fraksi Partai Demokrat atas rancangan perubahan anggaran dan belanja daerah Provinsi NTT Tahun anggaran 2019 setebal 10 halaman, tidak menjawabi substansi persoalan yang dikritisi.
“Kami agak kaget sekaligus menyayangkan tanggapan pemerintah yang setebal 10 halaman tapi tidak menyentuh hal yang substansi dan kritik fraksi sebagai sebuah dialektika dalam politik,” kata Winston.
Seperti Pledoi Hukum
Winston menilai, tanggapan pemerintah atas pemandangan umum fraksi- fraksi yang secara khusus terhadap Fraksi Partai Demokrat seperti pledoi hukun di pengadilan.
Ia menyebutkan, pledoi tersebut misalnya soal penonaktifan 15 pejabat eselon II yang melanggar UU ASN dan UU adminstrasi pemerintahan. Jika mereka yang dinonaktifkan dari jabatan itu bersalah, seharusnya di-BAP, diberikan peringatan pertama, kedua, ketiga dan selanjutnya dikenakan sanksi berjenjang hingga akhirnya dipecat atau dinonaktifkan.
Herannya, lanjut Winston, catatan kritis yang disampaikan malah dituduh seolah-olah para pejabat itu adalah kroni-kroni Fraksi Partai Demokrat yang tidak diakomodir dalam mutasi.
“Kami tidak pernah berurusan dengan pergantian ASN dan mutasi pejabat di lingkup pemerintah provinsi. Justeru kami menolong pemerintah agar tidak melakukan kesalahan yang sama untuk kedua kalinya dan menabrak peraturan yang ada,” tandas Winston.
Ia menyatakan, pihaknya juga membangun kritik soal Tim Percepatan Pembangunan (TPP). Fraksi mengutip pendapat Djohermansyah, mantan Sekjen Kemendagri yang mana argumentasinya diterima secara akademisi. Pemerintah bukannya menjawab catatan kritis itu tapi mengambil pendapat yang berbeda yang tidak ada hubungannya dengan kritik Fraksi Partai Demokrat.
Tersinggung Secara Pribadi
Winston mengungkapkan, dari jawaban yang disampaikan, gubernur dan wakil gubernur menerima kritik fraksi sebagai ketersinggungan pribadi. Padahal ini merupakan fungsi cek dan balance DPRD.
“Pemerintah perlu ingat bahwa kita tidak sedang membahas persoalan pribadi tapi kita sementara membahas APBD atau uang rakyat. Sehingga kalau kita bangun kritik, itu semata-mata untuk kesejahteraan bersama,” ungkap Winston.
Ia menyatakan, berkaitan dengan fungsi kontrol, pihaknya tidak memilih untuk yang manis-manis atau puji-puji pemerintah sepanjang waktu. Sehingga kalau pemerintah bersikap seperti ini menandakan bahwa pemerintah sangat alergi untuk dikritik. Mereka tidak mau ada yang beda pendapat tetapi hanya mau ada pujian sepanjang waktu.
“Karena kami dipilih oleh rakyat sehingga kami konsisten dengan posisi kritik yang sedang kita bangun,” ujar Winston.
Pihaknya kuatir dengan perkembangan yang ada dan cara seperti ini membuat anggota atau fraksi-fraksi di DPRD takut untuk kritik pemerintah. Ini bahaya besar karena tidak sesuai dengan substansi dimana pemerintah sibuk sekali membahas pilihan atau ungkapan yang dipakai seperti istilah mekanisme “sinterklas”. Semestinya pemerintah menjelaskan dengan aturan, regulasi dan kerangka metedologi perencanaan. Isinya betul-betul ada ketersinggungan pribadi.
“Kami minta maaf kalau wakil gubernur merasa tersinggung secara pribadi. Tapi posisi kita bukan hubungan pribadi namun hubungan antara lembaga DPRD dan pemerintah untuk membangun komitmen bersama bahwa setiap uang atau sen dari APBD tidak boleh dipakai secara tidak jelas atau semberono,” imbuh Winston.
//delegasi(mario)
