JAKARTA, DELEGASI.CM – Anggota Komisi III DPR, Trimedya Panjaitan meminta agar pihak kepolisian tidak berat sebelah dalam mengusut pelanggaran protokol kesehatan (prokes) terkait kegiatan Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab. Dia meminta agar Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil juga turut diklarifikasi terkait kerumunan acara Habib Rizieq di Megamendung, Bogor.
“Polri juga harus ada equality before the law, kalau Anies dipanggil, Gubernur Jabar juga harus dipanggil. Judulnya klarifikasi, kan sama kerumunan,” kata Trimedya saat dihubungi Okezone, Selasa (17/11/2020).
Sekadar informasi, jajaran Polda Metro Jaya bakal mengklarifikasi, atau memintai keterangan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, pada hari ini. Anies bakal diklarifikasi soal kerumunan serta dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam kegiatan Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab.
Habib Rizieq Shihab kerap membuat kerumunan dalam setiap kegiatannya. Kerumunan pertama terjadi sesaat Habib Rizieq tiba di Bandara Soekarno Hatta (Soetta). Tak sedikit pendukungnya yang menyambut Habib Rizieq di sekitaran kawasan Bandara Soetta.
Kemudian, kegiatan kedua yakni, terkait acara Maulid Nabi di Tebet, Jakarta Selatan, yang dihadiri oleh Habib Rizieq. Masyarakat tumpah ruah mengikuti acara Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut. Ketiga, acara Habib Rizieq di Pondok Pesantren miliknya, daerah Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Terakhir, acara pernikahan putri Habib Rizieq di Petamburan, Jakarta.
Menurut Trimedya, walaupun kegiatan Habib Rizieq lebih banyak di Jakarta, namun terdapat satu acara yang dilaksanakan di Bogor, Jawa Barat, dan mengundang kerumunan. Oleh karenanya, Politikus PDI-Perjuangan tersebut meminta agar Polri juga mengklarifikasi Ridwan Kamil.
“Walaupun jauh lebih banyak kualitas maupun kuantitas di Jakarta, Jakarta kan mulai dari menjemput, di Tebet, terus kemudian kemarin, tiga event. Kalau Bogor kan cuma sekali, tapi kan perlu ditanya juga,” ucap Trimedya.
“Kalau Anies diklarifikasi ya Gubernur Jabar juga diklarifikasi. Toh juga Kapoldanya dicopot, Kapolres Bogornya dicopot. Jangan ada perlakuan yang beda juga,” pungkasnya.
//delegasi(Sindonews)
