JAKARTA, DELEGASI.COM –Reformasi Arab Saudi nyaring terdengar terutama setelah Mohammed bin Salman (MbS) diangkat menjadi putra mahkota pada 2017.
Sejak itu, MbS menerapkan sejumlah kebijakan yang berupaya mengubah kultur Saudi, negara ultrakonservatif, menjadi lebih moderat, terutama dalam penerapan hukum syariat Islam.
Sejumlah pihak menganggap langkah tersebut dilakukan Saudi demi menjaga stabilitas ekonomi, terutama dalam menarik investasi asing seperti negara Barat.
Tak lama berkuasa, Raja Salman mengumumkan bahwa polisi keagamaan berada di bawah arahan raja langsung pada musim semi 2016.
Polisi keagamaan bertanggung jawab menegakkan ketaatan beragama serta moralitas publik seperti cara berpakaian, ketaatan beribadah, dan lain-lain berdasarkan hukum Islam. Polisi keagamaan juga berwenang menjatuhkan sanksi bagi para pelanggar.
Selama ini, pasukan tersebut kerap mengundang kritik dan sentimen negatif terhadap citra kerajaan lantaran dinilai mengekang hak warga, terutama kaum perempuan.
Menurut peneliti senior Arab Gulf States Institute, Kristin Smith Diwan, membatasi kewenangan polisi keagamaan merupakan “perubahan mendasar” bagi Saudi.
“Hal itu memungkinkan mereka (kerajaan) mengambil sejumlah tindakan berbeda seperti melonggarkan sejumlah aturan dan norma yang diterapkan secara ketat sebelumnya,” kata Diwan seperti dikutip Frontline.
Hal serupa juga dikatakan peneliti lembaga think tank European Council on Foreign Relations, Eman Alhussein.
“Salah satu hal yang berubah secara dramatis dalam beberapa tahun terakhir adalah relaksasi umum dalam kehidupan sosial. Untuk waktu yang lama orang (terutama perempuan) harus mempertahankan dua gaya hidup berbeda; satu ketika di rumah dan satu lagi di depan umum,” katanya.
Namun, Alhussein menuturkan sekarang “ada suasana yang sangat santai di kota-kota besar seperti Riyadh dan Jeddah”.
Perubahan sosial dan budaya itu pun kian terlihat ketika MbS diangkat sebagai penerus takhta kerajaan pada 2017.
Beberapa bulan menjadi putra mahkota, pada September 2017, MbS mengumumkan bahwa Saudi mengizinkan perempuan untuk mengemudi, hal yang selama puluhan tahun dilarang.
Tiga bulan kemudian, kerjaan Saudi mulai mengizinkan bioskop publik beroperasi setelah tiga dekade dilarang. Saudi juga mulai mengizinkan konser digelar di mana musisi kelas dunia seperti Mariah Carey dan grup Black Eyed Peas pernah tampil.
Pada Agustus 2019, Saudi juga menghilangkan sistem wali sehingga perempuan tak perlu meminta izin wali mereka untuk bepergian. Langkah ini juga menjadikan perempuan bisa menjadi wali bagi anak-anak mereka, mengajukan perceraian, kelahiran, kematian.
Pada Oktober 2019, Saudi mulai izinkan turis asing yang berbeda jenis kelamin dan belum menikah tinggal sekamar di penginapan. Hal ini mereka lakukan sebagai tindak lanjut dari keputusan mulai memberikan visa untuk keperluan wisata.
Di masa lalu, pasangan berbeda kelamin yang datang ke Saudi dan ingin menginap dalam satu kamar terlebih dulu harus membuktikan mereka pasangan suami istri melalui buku nikah. Jika tidak bisa, maka mereka harus bermukim sementara secara terpisah.
Saudi juga terus melibatkan perempuan dalam pemerintahan, seperti menunjuk mereka mengisi jabatan penting negara.
Sebagai contoh, Saudi mengangkat putri kerajaan, Rima bin Bandar, sebagai duta besar untuk Amerika Serikat. Rima menjadi perempuan Saudi pertama yang mengisi posisi strategis itu.
Dalam konferensi investasi internasional pada Oktober 2017, MbS menganggap reformasi sosial dan budaya yang berlangsung sebagai tanda Saudi kembali menjadi negara yang terbuka.
“Kami hanya kembali kepada apa yang kami pernah ikuti dulu-Islam moderat yang terbuka untuk dunia dan semua agama,” katanya.
Selain memberdayakan perempuan, Saudi juga melakukan sejumlah reformasi dalam bidang lainnya seperti menghapus aturan hukum cambuk pada April lalu.
Selama ini, hukum cambuk biasanya diperintahkan bagi para terpidana yang dinyatakan bersalah atas tindakan mulai dari seks di luar nikah, pelanggaran perdamaian hingga pembunuhan.
Dengan keputusan tersebut, di masa depan, hakim harus menghukum terpidana dengan denda dan/atau hukuman penjara, atau alternatif non-penahanan seperti layanan masyarakat.
Meski telah menghentikan hukuman cambuk, Saudi menyatakan reformasi hukum belum memutuskan menghentikan hukuman mati.
Mimpi ‘Liar’ yang Jadi Kenyataan
Seorang antropolog kelahiran Saudi, Saad Al-Sowayan, mengatakan negaranya kini terasa “jauh lebih bebas, terbuka, dan toleran” dari yang ia kenal sewaktu kecil.
Sowayan bercerita di masa lalu, pria kelahiran 1944 itu tidak pernah melihat perempuan bisa bebas berkeliaran tanpa laki-laki di sebelahnya. Jika mengingat masa kecilnya, ia juga tidak pernah merasakan menonton film asing bersama sekumpulan orang asing di bioskop.
Ia cukup tercengang ketika mendengar anak-anaknya kini banyak membahas beragam kegiatan dan acara hiburan yang digelar Pihak Otoritas Hiburan Saudi, termasuk konser lokal hingga internasional.
“Tapi ketika saya berjalan di jalanan Kota Riyadh bersama keluarga saya tadi malam, saya senang melihat bioskop terbuka bagi orang-orang yang ingin menonton film terbaru, dan perempuan berlalu-lalang di pusat perbelanjaan tanpa hambatan atau dipaksa menutupi wajah mereka,” kata Sowayan seperti dikutip Al Arabiya.
“Tidak pernah dalam mimpi terliar kami membayangkan bahwa suatu hari kami akan melihat bangsa tercinta kami dalam cahaya seperti ini. Tampaknya yang kami butuhkan untuk mencapai tingkat kemajuan ini hanya lah visi yang jelas disertai dengan kepemimpinan yang bijaksana dan tekad yang teguh,” ujarnya menambahkan.
Sowayan menganggap masyarakat Saudi telah menunjukkan kapasitas mereka untuk berubah dan berkembang terutama di bawah kepemimpinan raja.
