“Di mana ketidakadilan tumbuh subur, kesenjangan sosial kian melebar, dan rakyat makin melarat di situ Pancasila tinggal nama. Merdeka!” demikian dituliskan Benny K Harman melalui akun twitternya bertepatan dengan peringatan hari lahir Pancasila Kamis, 1 Juni 2017. Dirilis changentt.wordpress.com
Di tengah belantara politik nasional yang pekat dengan aroma pragmatisme serta gejala amnesia Pancasila, Benny K Harman justru sering berteriak lantang demi menjaga marwah hukum serta menegakkan nilai kemanusiaan dan keadilan.
Naluri aktivisnya terus berkobar sekalipun sudah duduk di kursi empuk Senayan.
Sejak berkecimpung di dunia organisasi mahasiswa, sejumlah LSM hingga menjadi DPR-RI tiga periode, idealisme Benny K Harman di bidang kemanusiaan tidak pernah luntur.
Sejak 1992-1994, Benny mewakili YLBHI dalam Asian Forum For Human Rights di Bangkok.
Dari 1995-1998, Ia menjabat Direktur sekaligus pendiri Pengkajian Strategis Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Jakarta.
Sejumlah penghargaan di bidang kemanusiaan juga pernah diraihnya baik di level nasional maupun internasional.
“Bang Benny adalah pejuang hukum yang tetap berpijak pada nilai dasar kemanusiaan” aku seorang teman dekatnya di DPR-RI di Senayan beberapa waktu lalu.
Berpikir melawan arus baginya adalah biasa, jika itu lempang dengan idealisme untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Ia adalah sosok politikus-intelektual yang nyeleneh, berani, Nasionalis dan berpihak kepada rakyat.
Pancasila dan Kemanusiaan
Walaupun Pancasila sebagai titik pijak dan titik tuju bangsa dan negara Indonesia sudah final. Namun dalam setiap rentangan sejarah, eksistensi Pancasila terus ditantang bahkan hingga saat ini.
Memasuki era demokrasi liberal, nilai-nilai Pancasila bahkan semakin redup akibat kebebasan yang makin kebablasan.
Kebebasan berpendapat terperosok dalam trend ujaran kebencian dan provokasi massal seperti yang terjadi di sosial media. Kebebasan berserikat juga memberi peluang kepada organisasi radikal keagamaan tertentu yang ingin mengubah dasar negara Pancasila.
Tantangan implementasi Pancasila di level kebijakan publik lebih menyedihkan lagi. Nilai-nilai mendasar seperti kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum diaplikasikan dalam perilaku nyata kehidupan publik.
Pancasila kita sekarang diuji bukan lagi sekadar untuk membendung aliran komunisme dan Islamisme tetapi diuji apakah ideologi ini bisa mengatasi kemiskinan, kesenjangan sosial, ketertindasan, human trafficking dan beragam patologi sosial lainnya.
Pancasila kita sedang menghadapi krisis multidimensional. Pancasila kita sedang berhadapan dengan pola perilaku elite yang tidak lagi peka terhadap rakyatnya. Pancasila kita juga sedang menghadapi tantangan bagaimana membuat orang-orang beragama lebih toleran terhadap lainnya.
Dalam konteks korupsi lebih memprihatinkan lagi. Budaya korupsi yang ditimbun oleh maraknya perilaku korup elit politik semakin menjauhkan spirit Pancasila dari ruang birokrasi dan pemerintahan. Korupsi adalah contoh latah budaya invidualisme yang merajalela dan bertentangan dengan spirit gotong royong dalam Pancasila.
“Apakah korupsi yang kata KPK masif di tubuh eksekutif, legislatif dan judikatif akibat lemahnya penghayatan atas Pancasila? Renung!” demikian sekali lagi Benny menulis di laman Twitternya 31 Mei 2017.
Bahkan menurut Benny praktik korupsi adalah pelanggaran hak asasi manusia kategori berat karena menghilangkan kesempatan masyarakat untuk menikmati pembangunan.
“Korupsi disebut pelanggaran HAM berat karena mencuri dana pembangunan,” katanya.
Ia mengatakan bahwa pelaku korupsi dikategorikan pelanggar HAM berat karena menyebabkan indeks pembangunan manusia di suatu bangsa menjadi terhambat.
Hal itu sesuai dengan hasil studi lembaga dana pembangunan internasional (United Nations Development Programme/UNDP) yang menyebutkan kualitas pembangunan manusia di suatu negara yang banyak korupsi sangat rendah.
Benny sendiri merupakan wakil rakyat yang lantang bersuara ketika ada kasus-kasus yang menurutnya menodai nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.
Sebagai Ketua Komisi III (periode 2009-2012) ia tidak pernah absen dari pemberitaan menyampaikan sikap dan gagasannya terhadap sebuah persoalan.
Tidak kurang dari persoalan revisi UU KPK, polemik anggaran gedung KPK, remisi bagi koruptor, soal Bank Century, kasus pemilihan Gubernur BI, kisruh Cicak vs Buaya, hak interplasi grasi Corby, hingga kasus wismat atlet menjadi perhatian politisi kelahiran Denge NTT, 12 September 1962 ini.
Menurut Benny salah satu tuntutan gerakan reformasi adalah memberantas korupsi tanpa pandang buluh, tanpa pilih kasih. Siapapun yang terbukti korupsi harus diproses secara hukum.
“Perbuatan-perbuatan yang dulu bukan merupakan tindak pidana korupsi kini merupakan tindak pidana korupsi yang harus diberantas. Tidak hanya itu, dalam undang-undang ini korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime)” kata Benny K Harman saat berdialog dengan Change NTT di Kupang beberapa waktu lalu.
Saat ditanya bagaimana pemberantasan korupsi di era sekarang? Benny menilai tampak mulai lesu ditengarai ada tebang pilih.
Menurut dia ada tangan-tangan tidak kelihatan yang mencoba mendikte dan mempengaruhi kerja KPK ini.
“Betul atau tidak adanya tangan-tangan kekuasaan yang tidak kelihatan (invisible power) dalam pemberantasan korupsi oleh KPK, biarlah KPK sendiri yang membuktikan itu” katanya.
Menelusuri rekam jejak dan gagasan Benny K Harman, sebenarnya sudah sangat mudah ditebak bahwa tokoh yang satu ini sangat dekat dengan nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan bahkan menjadi ideologi utamanya dalam menjalankan kiprah sebagai aktivis dan pejabat publik. Soal ini tidak diragukan lagi dari diri Benny K Harman. Dia adalah pejuang kemanusiaan sejati. Dan Kemanusiaan itu adalah Pancasila.
Apa hubungannya dengan Pancasila?
Penerapan Sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab” sangat dekat dengan diri Benny K Harman.
Dia mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Dia juga berani membela kebenaran dan keadilan.
Tulisan, gagasan dan komitmennya untuk mengentaskan kemiskinan, korupsi dan human trafficking adalah satu bukti keberpihakan Benny kepada nilai kemanusiaan. Jika tidak percaya coba saja mengetik nama Benny K Harman di mesin pencari google. Di sana Anda akan menemukan ratusan berita dan artikel yang berisi perjuangan maupun gagasannya seputar human trafficking, kemiskinan dan korupsi.
“Kesetiakawnan itu penting. Karena hanya dalam kebersamaan, masalah-masalah penting bisa diatasi. Kemiskinan dan keterbelakangan harus diatasi bersama,” demikian dikatakan Benny K. Harman (BKH) di koran lokal NTT, Timor Express akhir pekan lalu.
“Konsep pembedayaan adalah salah satu pendekatan pembangunan yang berpusat pada manusia (people centred development) yang pada intinya meletakkan manusia sebagai subjek utama dan tujuan utama dari pembangunan,” tegasnya lagi di koran yang sama.
Pembangunan manusia juga yang akan menjadi titik pijak sekaligus titik tuju kebijakannya jika calon gubernur NTT pada tahun 2018 mendatang ini dipilih oleh rakyat NTT.
Karena subjek dan menjadi tujuan utama pembangunan, lanjut BKH, maka masalah kemiskinan harus diselesaikan oleh rakyat itu sendiri.
“Mereka (rakyat) sendiri yang merasakan sakitnya menjadi orang miskin dan mereka tahu bagaimana cara mereka keluar dari rasa sakit itu. Karena derita kemiskinan itu hanya mereka yang tahu maka mereka sendiri harus menyusun program aksi untuk mengatasi kemiskinan. Bukan pemerintah atau pihak luar yang memaksakan konsep mereka untuk dilaksanakan oleh rakyat,” kata BKH.
Tugas pemerintah, lanjutnya, adalah membantu atau memfasilitasi rakyat miskin agar mereka berdaya (empowering the people) secara ekonomi dan sosial.
“Secara ekonomi, rakyat lemah dari segi modal. Maka pemerintah siapkan modal untuk mereka. Secara sosial, rakyat lemah dari segi manajemen, skills dan tata kelola, maka pemerintah siapkan balai pelatihan yng sistematis,” tegas BKH.
Dengan kolaborasi dua pendekatan ini, BKH yakin NTT bisa naik peringkat dan sejajar dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia.//delegasi(*)
