KUPANG, DELEGASI.COM –Kepala Biro Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Marius Ardu Jelamu, mengatakan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat telah menegur keras Bupati Alor Amon Djobo.
Teguran itu terkait tindakan Amon Djobo memarahi dua staf Kementerian Sosial dan Mensos Tri Rismaharini beberapa waktu lalu. Aksi Amon itu terekam video dan viral di media sosial.
“Gubernur NTT sudah memanggil yang bersangkutan ke Kupang, dan menegur dengan keras terhadap Bupati Alor, Amon Djobo untuk tidak lagi mengatai siapa pun dengan kata-kata yang tidak patut disampaikan seorang pejabat pemerintahan,” kata Marius Ardu Jelamu di Kupang seperti dikutip dari Antara, Jumat (18/6/2021).
Belakangan, Ketua DPRD Kabupaten Alor Enny Anggrek melaporkan tindakan Bupati Amon tersebut ke Bareskrim Mabes Polri.
Marius menambahkan, Gubernur Viktor telah memperingatkan Bupati Amon agar tak mengulangi perbuatannya.
Menurut Marius, sebagai seorang pejabat pemerintahan, Bupati Amon tak perlu melakukan tindakan tersebut. Marius menyebutkan, Bupati Alor mengaku tindakan itu dilakukan karena dalam kondisi stres menghadapi bencana alam badai seroja yang melanda Alor. Pemerintah Provinsi NTT pun berharap masalah itu tak sampai ke ranah hukum.
(PRR)-di Lebao Flores Timur //Foto: ISTIMEWA
“Kami berharap laporan Ketua DPRD Kabupaten Alor itu bisa ditinjau kembali dan menyelesaikannya secara kekeluargaan,” ujar Marius.
Seperti diberitakan sebelumnya, sosok Bupati Alor Nusa Tenggara Timur (NTT), Amon Djobo, sempat menjadi perbincangan publik. Hal itu lantaran aksinya yang tengah memarahi sejumlah staf Kementerian Sosial (Kemensos) terekam dalam sebuah video yang sempat viral di media sosial.
Dalam video yang berdurasi 3 menit 9 detik itu, Amon juga menyampaikan kekecewaannya pada Mensos Tri Rismaharini. Kekecewaan Amon pada Risma berpangkal pada pembagian bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kemensos.
Menurut Amon, bantuan PKH sudah sewajarnya diurus oleh Pemerintah Daerah Alor. Namun alih-alih Pemda, PKH tersebut, kata Amon, malah diurus oleh DPRD Alor.
“Jangan pakai politik-politik model begitu. Dia tidak tahu proses bantuan, pola penanganan atau teknis penanganan bantuan ini sampai ke bawah. Mulutnya lebih cepat dari pikiran. Pejabat apa model begitu. Menteri model apa menteri begitu. Dia tidak pernah datang di awal,kok,” kata Amon dalam video tersebut, dilansir kompas.com.
Tidak hanya kecewa dan marah terhadap Risma, dalam video itu, Amon yang tengah berbincang dengan staf Kemensos tampak tidak bisa menahan amarahnya. Dalam video tersebut, Amon tampak mengusir sejumlah staf Kemensos agar segera meninggalkan Kabupaten Alor.
Tidak cukup sampai di situ, saking kesalnya Amon bahkan mengancam akan melemparkan kursi kepada staf Kemensos yang duduk di hadapannya. Amon mengaku sudah bersurat kepada Presiden Joko Widodo terkait hal ini. Dikonfirmasi kompas.com, Selasa (1/6), Amon membenarkan video tersebut. Ia mengatakan, peristiwa tersebut terjadi di rumah jabatan Bupati Alor.
Kendati begitu, ia mengaku tidak terlalu ingat kapan terjadinya insiden tersebut. “Itu video betul saya marah. Saya tidak ingat persis kapan karena saya sibuk. Saya marah karena bantuan PKH dikasih melalui DPRD. Padahal seharusnya Pemerintah Daerah yang bagi,” kata Amon.
Amon menuturkan, bantuan PKH diberikan ke salah satu partai politik dan dibagikan oleh Ketua DPRD Alor kepada warga di wilayahnya, pasca Badai Seroja menerjang wilayah itu pada awal April 2021 lalu.
Amon menyayangkan bantuan yang seharusnya bersifat kemanusiaan itu malah diberikan ke partai politik.
Terkait viralnya video tersebut, Amon mengaku tidak ambil pusing. Ia menilai apa yang dia katakan sudah sesuai fakta yang terjadi di lapangan. Selain itu, menurutnya, pihak yang perlu bertanggung jawab adalah pihak yang mengedarkan video tersebut.
“Kita semua sama-sama urus negara ini dan tidak ada yang lebih hebat di negeri ini, tapi bantuan kemanusiaan itu harusnya pemerintah yang berikan kepada masyarakat, bukan DPRD,” tegas Amon.
(PRR)-di Lebao Flores Timur //Foto: ISTIMEWA
Diduga Pernah Ancam Tembak Mati Anggota TNI
Heboh dengan kemarahannya kepada Menteri Risma, ternyata aksi emosional Amon itu bukanlah yang pertama. Dalam kesempatan sebelumnya, Amon pernah bersitegang dengan seorang Kolonel dari TNI AD, yakni Kasilog Korem 161/Wira Sakti Kolonel (Cpl) Imanuel Yoram Dionisius Adoe. Peristiwa itu terjadi pada Oktober 2020 lalu.
Permasalahan bermula dari rapat yang dipimpin Amon pada 15 Oktober 2020. Rapat membahas mengenai penggunaan tanah milik TNI yang digunakan oleh Polri.
Kolonel (Cpl) Imanuel Yoram Dionisius Adoe turut hadir dalam pertemuan tersebut. Rapat tersebut kemudian menghasilkan beberapa keputusan.
Sehari setelah rapat, Protokoler Pemkab Alor Robert Meok menemui Kolonel (Cpl) Imanuel di salah satu hotel untuk menindaklanjuti hasil rapat tersebut. Robert meminta Kolonel (Cpl) Imanuel untuk menandatangani risalah hasil rapat sebagai bentuk persetujuan. Namun Kolonel (Cpl) Imanuel tidak langsung menandatanganinya dan mengajukan beberapa poin yang perlu dikoreksi. Lewat Robert, Kolonel (Cpl) Imanuel mengundang Kabag Hukum Pemkab Alor untuk bertemu di Makodim Alor untuk berdiskusi. Setelahnya, Amon yang menerima laporan dari anak buahnya tersebut keberatan dengan koreksi dari Kolonel (Cpl) Imanuel.
Amon lantas menelepon hotel tempat Kolonel (Cpl) Imanuel menginap. Ia juga menelepon Dandim 1622/Alor Letkol Inf Supyan Munawar. Dalam percakapannya dengan Letkol Inf Supyan, Amon diduga memaki Kolonel (Cpl) Imanuel dengan kata-kata kasar dan mengancam akan menembak mati.
Buntut dari tindakan Amon tersebut, dirinya dilaporkan ke Polda NTT. Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Kurnia Dewantara memerintahkan adanya proses hukum terkait insiden yang melibatkan anak buahnya tersebut. Di sisi lain, Kapendam IX Udayana Kolonel Kav Jonny Harianto menegaskan permasalahan antara Amon dan Kolonel (Cpl) Imanuel adalah permasalahan pribadi bukan antar-institusi.
“Saya sampaikan, pelaporan yang disampaikan Kolonel Imanuel Yoram Dionisius Adoe terkait permasalahannya dengan Amon Djobo selaku Bupati Alor bukan permasalahan antar-institusi, tapi itu murni permasalahan pribadi,” kata Jonny lewat keterangan resminya yang dikutip pada Jumat (6/11/2020).
//delegasi(*/kompas)
