DELEGASI.COM, KUPANG – Bank NTT kini mempunyai aplikasi untuk transaksi khusus pertanian yang dikembangkan untuk dapat menjangkau rantai distribusi yang lebih luas.
Aplikasi bernama B Pung Petani ini dikembangkan bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT.
Nantinya aplikasi ini akan diakses oleh offtaker terhadap komoditi yang diupload oleh petani atau produsen pertanian.
Direktur Utama Bank NTT, Harry Alexander Riwu Kaho, menyebut aplikasi ini juga menjawab strategi jangka pendek maupun panjang dalam menekan angka inflasi NTT yang naik saat ini atau ke depannya.
“Bank NTT telah menyiapkan aplikasinya untuk dimanfaatkan petani di daerah,” ungkap Alex, Jumat 12 Agustus 2022 di hadapan para bupati, perwakilan BUMN dan BUMD saat pertemuan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) NTT,” uangkap Alex, yang dilansir dari laman ViktoryNews.
Pada kesempatan yang sama di lantai 5 Kantor Pusat Bank NTT itu juga dilakukan peluncuran aplikasi tersebut yang diserahkan secara simbolis kepada Lecky Frederich Koli selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT.
Ia menyebut ini sebagai resolusi yang baik dalam dunia pertanian yang mana aplikasi ini mencakup data luas lahan, komoditi, jangka waktu panen, bibit hingga pupuk yang digunakan.
Ekosistem agrikultur ini, sebut Alex, dibentuk untuk dapat menghubungkan petani dengan offtaker, pemerintah daerah, konsumen dan stakeholder.
Manfaat adanya aplikasi ini, jelas Alex lagi, bagi petani dapat dipergunakan untuk memperluas akses pasar dan distribusi, dapat membantu menjaga stabilitas harga di masyarakat, peningkatan PAD bagi daerah, juga untuk mencapai data yang valid soal pertanian. Komoditi olahan juga dapat dijual melalui aplikasi ini maupun informasi lainnya terkait agrikultur.
“Aplikasi ini sangat customize untuk petani karena dapat diinput atau dapat diinstal ke smartphone yang dimiliki,” sebutnya.
Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, pada kesempatan yang sama menyebut B Pung Petani perlu didukung oleh bupati dan juga Bank NTT sendiri dengan dibarengi dengan layanan kredit maupun KUR.
“Ini perlu langsung ditanggapi pemerintah daerah,” jelasnya.
Sebelumnya pada kesempatan yang sama Kepala Bank Indonesia Provinsi NTT, I Nyoman Ariawan Atmaja, menyebut inflasi NTT secara tahunan naik 5,3 persen dan secara bulan naik 1,05 persen.
Inflasi ini sangat tinggi dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat yang akan tergerus, sebabnya daya beli masyarakat akan menurun saat harga atau inflasi provinsi naik terutama bagi 90 persen masyarakat yang berpenghasilan tidak tetap.
Inflasi ini disebabkan karena produksi yang lemah atau karena adanya shock pada supplai dan Bank Indonesia mendorong adanya suplai atau stok pasar untuk menghindari hal-hal tak diinginkan terjadi.
“Karena tentunya ini akan menambah Kemiskinan NTT bila inflasi NTT naik,” tambahnya.
//delegasi(tim)
