DELEGASI.COM DENPASAR – Aplikasi B Pung Petani yang digagas oleh Bank NTT saat ini dijadikan model digitalisasi data manajemen usaha tani, dan pengendalian inflasi secara nasional.
Bank Indonesia (BI) menyebut Aplikasi B Pung Petani bisa menjadi kunci tercapainya ketahanan pangan dan kestabilan harga di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan bisa direplikasi oleh daerah lain.
“Aplikasi ini ditujukan untuk mengoptimalkan pemetaan produksi dan distribusi komoditas pertanian di daerah Nusa Tenggara Timur, dan selanjutnya dapat direplikasi daerah lainnya,” ujar Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti dalam acara “Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan Bali Nusra,” di Denpasar, Jumat (9/12/2022).
Pengembangan aplikasi ini merupakan wujud sinergi antara BI, BPD NTT, dan pemerintah daerah yang akan menghubungkan antara petani, pelaku usaha, dan para pemangku kepentingan dalam mendukung kesinambungan produksi pangan ke depan.
Kegiatan ini juga dihadiri Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir Balaw, Deputi 3 Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Badan Pangan Nasional Andriko Noto Susanto, Anggota Komisi XI DPR RI I Gusti Agung Rai Wirajaya, serta para Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Bali Nusra.
Direktur Utama Bank NTT Harry Alexander Riwu Kaho usai peluncuran aplikasi B Pung Petani dalam acara GNPIP Bali Nusra tersebut mengatakan, NTT kaya akan sumber daya alam dan komoditi unggulan.
Namun, rendahnya kapasitas produksi dan kualitas yang dihasilkan, serta perbedaan varietas yang dihasilkan dengan kebutuhan, menyebabkan permintaan pasar tidak dapat terpenuhi. Kondisi inilah yang menyebabkan kenaikan harga di NTT kerap terjadi.
“B Pung Petani yang digagas oleh Bank NTT, siap menjadi support system bagi pemerintah untuk mengatasi masalah inflasi,” kata Alex Riwu Kaho.
Menurutnya, aplikasi B Pung Petani juga dilengkapi dengan fitur-fitur potensi pertanian, potensi peternakan, rencana tanam, serta kebutuhan pupuk.
“Hadirnya B Pung Petani diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara permintaan dan harga pangan, meningkatkan nilai tukar petani, meningkatkan PDRB serta menjaga kestabilan harga,” ujar Riwu Kaho.
//delegasi (*)
