Jakarta, Delegasi.Com – Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia ( LSI) Denny JA menunjukkan, jika pemilu diselenggarakan saat survei dilakukan, sejumlah partai tidak lolos ambang batas parlemen sebesar 4 persen.
Survei ini dilakukan pada 12-19 Agustus 2018 dengan melibatkan 1.200 responden di 33 provinsi Indonesia.
Peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby, menyebutkan, ada enam partai politik yang diprediksi tidak lolos ke DPR periode 2019-2024.
“Saat ini elektabilitas dari keenam partai tersebut di bawah 1 persen. Bahkan, jika disimulasikan dengan menambah margin of error survei 2,9 persen, elektabilitas keenam partai tak cukup lolos untuk ambang batas parlemen 4 persen,” papar Adjie dalam rilis survei di kantornya, Jakarta, Rabu (12/9/2018).
Enam parpol yang diprediksi tidak lolos itu adalah: 1. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dipilih 0,6 persen responden; 2. Partai Bulan Bintang (PBB) dipilih 0,2 persen responden; 3. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dipilih 0,2 persen responden; 4. Partai Berkarya dipilih 0,1 persen responden; 5. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dipilih 0,1 persen responden; 6. Partai Garuda dipilih 0,1 persen responden.
Sementara itu, ada lima partai yang terancam tidak lolos ambang batas parlemen, yaitu: 1. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dipilih 3,9 persen responden; 2. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dipilih 3,2 persen responden; 3. Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dipilih 2,2 persen responden; 4. Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dipilih 1,7 persen responden; 5. Partai Amanat Nasional (PAN) dipilih 1,4 persen.
Kendati demikian, kata Adjie, jika disimulasikan dengan menambah margin of error survei sebesar 2,9 persen, kelima partai yang terancam itu masih berpeluang lolos menembus ambang batas parlemen.
Di sisi lain, partai politik juga masih bisa merebut 25,2 persen pemilih yang belum menentukan pilihannya pada Pemilu 2019.
Oleh karena itu, ia menilai masih ada upaya bagi setiap partai untuk mengubah peta dukungan jelang Pemilu 2019.
Margin of error dalam survei ini adalah plus minus 2,9 persen. Artinya, data survei bisa bertambah atau berkurang sebesar 2,9 persen.
Pengumpulan data melalui wawancara tatap muka dengan kuesioner. Survei menggunakan metode multistage random sampling.
Korupsi E-KTP
Sebelumnya, pengamat politik Indo Barometer, M. Qodari memprediksi elektabilitas partai politik yang diduga terkait dalam kasus dugaan korupsi e-KTP bakal melemah pada pemilihan umum tahun 2019. Menguatnya isu korupsi diprediksi akan mengubah cara pandang pemilih.
“Bagaimana kasus e-KTP berpengaruh terhadap pemilu ke depan. Kalau benar sampai dua tahun ke depan, maka bom ini akan meledak pada 2019,” ujar M Qodari dalam diskusi Polemik di Cikini, Jakarta, Sabtu (18/3/2017).
Menurut Qodari, tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik bisa jadi menurun secara signifikan.
Apalagi, pada 2019 dillakukan pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden.
Qodari mengatakan, dampak terbesar akan dialami partai politik yang berlatar belakang agama atau partai politik yang selama ini dianggap cukup bersih oleh masyarakat.
“Penilaian publik tergantung partainya juga. Ada kavling partai bersih dan partai yang sudah biasa kotor,” kata Qodari. //delegasi(tribunnews/ger)
