Kupang, Delegasi.Com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengingatkan pemerintah NTT untuk menyikapi secara baik tiga isu global, yakni pangan, energi dan air.
Demikian disampaika Ketua Fraksi PKB DPRD NTT, Yucun Lepa dalam sidang paripurna dewan dengan agenda mendengar pemandangan umum fraksi-fraksi atas Rancangan APBD NTT 2019 di Kupang, Rabu (24/10/2018).
Yucun menjelaskan, tiga isu global yang perlu mendapat perhatian pemerintah itu setelah mencermati penjelasan gubernur dalam Pengantar Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2019.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Sikka, Ende, Nagekeo dan Ngada ini menyatakan, terkait tiga isu utama ini, Fraksi PKB berpandangan bahwa Provinsi NTT masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk diprogramkan pada Tahun 2019. Pekerjaan rumah dimaksud antara lain terkait penyediaan fasilitas dasar, khususnya listrik, air bersih, transportasi serta pangan yang masih jauh dari harapan semua masyarakat.
“Kita patut merasa bangga bahwa walaupun pemerintah pusat gencar dalam pembangunan waduk sebagai bentuk solusi tentang sumber kebutuhan air, namun pemerintah Provinsi NTT perlu melakukan pembangunan pada bidang yang sama lebih banyak lagi,” kata Yucun.
Lebih lanjut Yucun yang juga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB NTT mengatakan, pemerintah provinsi perlu melakukan peningkatan pembangunan, dan pengawasan yang masif. Sehingga apa yang menjadi harapan bersama bisa menjadi aset penting dan berharga untuk dijaga dan dipelihara secara bersama dan berkelanjutan. Pemikiran ini menjadi harapan bersama sebagai hal penting untuk ditindaklanjuti, sehingga berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan bersama.
Pada kesempatan itu Yucun menyoroti soal perjuangan yang tak pernah akhir tentang NTT sebagai provinsi kepulauan. Perjuangan ini tidak hanya mendapat legitimasi hukum sebagai provinsi kepulauan, tetapi provinsi yang berciri kepulauan. Hasil perjuangan ini akan memberi dampak pada alokasi dana pembangunan yang mempercepat peningkatan kesejahteraan di NTT.
“Fraksi PKB sangat berharap agar pemerintah provinsi terus melakukan perjuangan dan lobi- lobi intensif agar Rancangan Undang-Undang tentang provinsi berciri kepulauan ini sesegera mungkin disahkan menjadi undang-undang,” tandas Yucun.
Ia menambahkan, pembangunan sarana/prasarana transportasi juga layak terus diperhatikan. Sebagai provinsi berciri kepulauan mobilisasi manusia, barang dan jasa akan terus meningkat dari waktu ke waktu. Oleh karena itu perlu didukung dengan sarana angkutan yang memadai.
Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat, Reni Marlina Un mengatakan, fraksi memberikan apresiasi atas langkah cepat gubernur untuk mengatasi persoalan pelik daerah ini melalui quick win solution yakni moratorium tambang, moratorium pengiriman TKI dan penanganan stunting. Langkah cepat ini diharapkan efektif untuk mencegah potensi rusaknya lingkungan serta dampak buruk dari tambang, mencegahnya jatuh korban bertambah dari migrasi TKI ke luar NTT dan terutama luar negeri. Selain itu mengatasi pertumbuhan anak yang tidak wajar karena kekurangan gizi dan problem kesehatan lainnya.
//delegasi(Mario)
Ediror :Heemen
