Kupang, Delegasi.com – Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Drs. Wellem Foni mengeluhkan minimnya anggaran proyek pembangunan rumah bagi masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Provinsi NTT.
Menurutnya, sekitar 5 (lima) kabupaten se-NTT yang mendapat ‘jatah’ pembangunan perumahan bagi masyarakat KAT. Dimana pembiayaan pembangunanya hanya senlai Rp 35 juta per unit rumah.
“Untuk Provinsi NTT pemerintah pusat pada tahun 2017 hanya menganggarkan sekitar Rp 37 juta per unit rumah. Angka ini sangat tidak mencerminkan keberpihakan Negara terhadap kelompok masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial. Jika pemerintah Indonesia benar peduli dengan masyarakat NTT agar bisa keluar dari kubangan kemiskinan maka sepatutnya anggarannya dinaikkan. Sehingga ada pemerataan yang berkeadilan di Republik ini,”demikian Foni di ruang kerjanya, Rabu (05/7/2017).
Kepada Delegasi.com Foni menjelaskan, pihak Kementerian Sosial telah mengamankan perintah UU dengan sejumlah program kesejahteraan sosial bagi masyarakat Indonesia. Namun pada tataran pelaksanaannya masih terkesan ‘tebang pilih’. Faktanya, Foni memberi contoh, untuk provinsi Aceh pemerintan pusat menganggarkan sekitar Rp 90 juta per unit rumah. Di provinsi Irian Jaya sekitar Rp 60 juta per unit rumah. Sementara di Provinsi NTT hanya Rp 35 juta per unit rumah.
“Inikan tidak adil. Sehingga saya beberapa waktu lalu sudah melayangkan proposal ke Kementerian Sosial agar anggarannya dinaikkan sekitar Rp 60 juta untuk satu unit rumah. Angka ini kami sudah pertimbangkan secara matang. Termasuk diantaranya soal biaya angkut material bangunan ke lokasi sasaran. Mengingat kondisi geografis NTT dimana masyarakat komunitas adat mendiami wilayah desa pedalaman yang sulit dijangkau kendaraan dengan kendaraan,”tuturnya.
Lebih jauh mantan Penjabat Bupati Malaka itu mengatakan, untuk tahun anggaran 2017 terdapat 5 (lima) kabupaten di NTT yang mendapat ‘jatah’ proyek KAT. Masing-masing di Desa Mandalang Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Ngada. Kendala yang dihadapi umumnya sama yakni kesulitan aksesibilitas jalan menuju lokasi proyek. Anda (wartawan, red) bisa bayangkan untuk mengangkut semen, seng, dan lain-lain warga menggunakan tenaga kerbau. Ini terjadi di Desa Mandalang Kabupaten Sumba Timur. Saya (Wilhem Foni, red) kira hampir semua wilayah terpencil di NTT dengan kondisi yang serupa. Dan ada yang lebih tragis lagi yakni hanya bisa dijangkau dengan tenaga manusia. Oleh karena itu saya minta pihak Kementerian Sosial RI untuk mempertimbangnkan penganggarannya.
Salah satu kriteria untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, tambah Foni, adalah rumah yang layak huni. Artinya type bangunan rumahnya secara tradisional dengan atap rumbia atau alang-alang. Akan tetapi dibuat lebih sedikit modern. Dimana ada lantai semen dan dilengkapi dengan MCK (mandi-cuci-kakus) yang bangunannya terpisah dari rumah tinggal. Serta sanitasi yang memadai.//delegasi(marthen – cn/egy/ger )
