Delegasi.com – Bupati Flores Timur, Antonius Hubertus Gege Hadjon, kembali menegaskan komitmennya terhadap Tenaga Kerja Kontrak Daerah (Tekon), khususnya tenaga kerja di sektor kesehatan, dalam pertemuan para Bupati se-Indonesia Timur di Bali. Pertemuan yang dihadiri oleh Kementerian Keuangan dan DPR RI Komisi XI ini membahas berbagai isu strategis terkait kebijakan tenaga kerja di daerah.
Antonius Hadjon adalah satu-satunya Bupati di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang tidak pernah memberhentikan Tenaga Kerja Kontrak Daerah selama masa jabatannya. Dalam kesempatan tersebut, ia menjelaskan alasan di balik kebijakannya. “Tenaga kerja kontrak daerah ini adalah anak-anak Lamaholot, putra-putri Flores Timur. Mereka memiliki tanggung jawab besar dalam keluarga mereka, dan saya tidak ingin menambah beban hidup mereka dengan memberhentikan mereka,” jelas Anton Hadjon.
Walaupun sering mendapat tekanan dari pemerintah pusat untuk mengurangi jumlah Tekon atau bahkan memberhentikannya, Anton Hadjon tetap pada pendiriannya. Menurutnya, kesejahteraan tenaga kerja daerah harus menjadi prioritas utama, terutama bagi tenaga kesehatan yang berada di garis depan pelayanan masyarakat.
“Sering kali ada ancaman sanksi jika kami tidak mematuhi arahan untuk mengurangi Tekon. Namun, saya tegaskan di sini, silakan berikan sanksi kepada saya, tetapi jangan berhentikan Tekon saya,” kata Anton Hadjon dengan tegas di hadapan para peserta pertemuan.
Pernyataan tersebut menunjukkan keberanian Anton Hadjon dalam membela hak-hak tenaga kerja kontrak di daerahnya. Ia juga menekankan bahwa meski ada tekanan dari pusat, ia lebih memilih untuk mempertahankan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Flores Timur.
Kebijakan Anton Hadjon ini tidak hanya berdampak pada keberlangsungan pekerjaan ribuan tenaga kerja kontrak, tetapi juga mencerminkan komitmen yang kuat terhadap pembangunan sumber daya manusia di Flores Timur. Dengan mempertahankan Tekon, Anton Hadjon berharap pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan, dapat terus berjalan dengan baik demi kesejahteraan masyarakat.
Pertemuan di Bali menjadi ajang penting bagi Anton Hadjon untuk menyuarakan perjuangannya demi tenaga kerja daerah, sambil tetap berupaya mencari solusi yang tepat bersama Kementerian Keuangan dan DPR RI Komisi XI.
