CANBERA, DELEGASI.COM – Jenderal top militer Australia meminta maaf kepada Afghanistan setelah laporan menyebut tentaranya membunuh 39 warga Afghanistan saat bertugas di negara itu beberapa tahun lalu. Presiden Amerika Serikat be(AS), Donald Trump, lagi-lagi mengklaim dirinya memenangkan pilpres AS 2020.
Laporan militer yang dirilis pekan ini menyebutkan ada bukti yang menunjukkan 39 pembunuhan di luar hukum oleh 25 tentara Australia dalam 23 insiden. Pembunuhan dilakukan personel pasukan khusus Australia yang ditugaskan di Afghanistan antara tahun 2005-2016.
Sementara Trump kembali memposting cuitan via Twitter yang mengklaim dirinya menang pilpres AS dan kembali melontarkan tuduhan adanya kecurangan pilpres secara luas. Cuitan itu diberi label peringatan oleh Twitter yang berbunyi: “Sejumlah sumber menetapkan pemilihan ini secara berbeda.”
– Lebih dari 250 Ribu Orang Tewas Akibat Corona di AS
Lebih dari seperempat juta orang meninggal dunia akibat virus Corona (COVID-19) di berbagai wilayah Amerika Serikat (AS). Angka ini menempatkan AS dalam posisi teratas sebagai negara dengan jumlah kematian terbanyak akibat Corona.
Seperti dilansir AFP, Kamis (19/11/2020), data penghitungan Johns Hopkins University (JHU) yang menjadi acuan global menunjukkan total 250.438 orang meninggal dunia akibat Corona di AS.
Angka itu merupakan jumlah kematian akibat Corona terbanyak di dunia. Di bawah AS, ada Brasil yang melaporkan 167.455 kematian dan India dengan 130.993 kematian.
Tentaranya Bunuh 39 Warga Afghanistan, Jenderal Top Australia Minta Maaf
Laporan militer Australia soal kejahatan perang menyebutkan ada bukti bahwa tentara pasukan elite Australia telah secara melanggar hukum membunuh 39 tahanan, petani dan warga sipil di Afghanistan. Jenderal top Australia pun meminta maaf kepada Afghanistan atas hal ini.
Seperti dilansir Associated Press dan Reuters, Kamis (19/11/2020), laporan militer yang dirilis pekan ini menyebutkan ada bukti yang menunjukkan terjadinya 39 pembunuhan di luar hukum oleh 25 tentara Australia dalam 23 insiden. Pembunuhan dilakukan personel pasukan khusus Australia yang ditugaskan di Afghanistan antara tahun 2005-2016.
Kepala Angkatan Bersenjata Australia, Jenderal Angus Campbell, dalam pernyataan kepada wartawan di Canberra pada Kamis (19/11) waktu setempat, menyebut telah ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa pembunuhan itu dilakukan di luar ‘memanasnya pertempuran’.
“Kepada rakyat Afghanistan, atas nama Angkatan Bersenjata Australia, saya dengan tulus dan terus terang meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan tentara Australia,” tutur Jenderal Campbell.
Lagi-lagi, Trump Kembali Klaim Menang Pilpres AS 2020
Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, kembali mengklaim tanpa dasar bahwa dirinya memenangkan pilpres AS 2020. Ini merupakan kesekian kalinya Trump mengklaim menang pilpres via cuitan pada akun Twitter-nya.
Selain mengklaim menang pilpres, Trump juga kembali menuduh adanya kecurangan pilpres di berbagai wilayah AS, tanpa memberikan bukti secara jelas.
“…DAN SAYA MENANG PEMILIHAN. KECURANGAN PEMILIHAN DI SELURUH NEGARA INI!” cuit Trump via akun Twitter-nya.
Tunda Pemilu Sela Saat Pandemi Corona, Raja Malaysia Tetapkan Masa Darurat
Raja Malaysia, Al-Sultan Abdullah, menetapkan masa darurat di salah satu daerah pemilihan di negara bagian Sabah untuk menunda digelarnya pemilu sela. Penetapan ini diputuskan setelah muncul kekhawatiran bahwa pemilu akan memicu wabah baru virus Corona (COVID-19) di wilayah tersebut.
Seperti dilansir Reuters, Kamis (19/11/2020), otoritas Malaysia melaporkan lonjakan kasus Corona di wilayahnya dalam beberapa pekan terakhir. Data terbaru otoritas Malaysia menyebut total 50.390 kasus Corona terkonfirmasi di wilayahnya, dengan 322 kematian.
Dalam pengumuman pada Rabu (18/11) waktu setempat, Al-Sultan Abdullah memutuskan untuk menetapkan masa darurat di daerah pemilihan Batu Sapi.
Disebutkan dalam pernyataan Kerajaan Malaysia bahwa penetapan masa darurat itu diperlukan ‘untuk membatasi dan mencegah gelombang keempat penularan COVID-19’.
PM Thailand Perintahkan Semua UU Dipakai untuk Menindak Demonstran
Perdana Menteri (PM) Thailand, Prayuth Chan-O-Cha, memerintahkan agar semua undang-undang (UU) digunakan untuk menindak para demonstran yang melanggar hukum. Perintah ini dirilis saat aksi protes semakin meluas di negara itu yang menuntut pengunduran diri Prayuth dan reformasi Kerajaan Thailand.
Seperti dilansir Reuters, Kamis (19/11/2020), para aktivis menyuarakan kekhawatiran karena hal tersebut bisa berarti dimulainya kembali penuntutan di bawah beberapa undang-undang penghinaan kerajaan yang paling keras di dunia.
“Pemerintah akan meningkatkan tindakannya dan menggunakan semua undang-undang, semua pasal, untuk mengambil tindakan terhadap para demonstran yang melanggar hukum,” cetus Prayuth.
//delegasi(detiknews)
