Kupang, Delegasi.Com – Badan Anggaran DPRD NTT menyoroti urgen anggaran Rp3,8 miliar yang diajukan pemerintah untuk pembang Pembangunan rumah Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur NTT dalam anggaran perubahan APBD 2019
Anggota Banggar DPRD NTT, Anwar Hajral saat rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTT, Jumat (19/7/2019) yang dirilis penatimor.com, mempertanyakan urgensitas dari pembangunan sarana olahraga di Rujab Gubernur NTT tersebut. Karena baginya, masih ada hal penting lainnya yang perlu diprioritaskan.
“Kami coba bandingkan alokasi anggaran untuk bangun sarana olahraga di Rujab dengan anggaran yang dibutuhkan KONI NTT untuk kebutuhan biaya Pra-PON. Dari sini kita bisa melihat mana yang menjadi prioritas dan mana yang perlu kita pending dulu,” ungkap Anwar.
Menurut Anwar, Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi NTT (KONI NTT) meengajukan permintaan anggaran sebesar Rp 18 miliar, namun hanya diberikan Rp 2 miliar. Padahal, KONI NTT hendak membawa para atlet atau putra-putri NTT yang akan berjuang mengharumkan nama daerah di tingkat nasional.
“Saya mohon Pak Sekda dan teman-teman TAPD cobalah menggunakan logika, seandainya teman-teman yang mengelola KONI ini berada di pihak bapak-bapak yang menyusun anggaran ini, dan sebaliknya bapak-bapak yang berada di posisi KONI misalkan, bagaimana perasaannya,” gugat Anwar.
Dia mengatakan, saat ini KONI NTT sedang mengupayakan dana untuk biaya Pra-PON, sehingga bisa membawa puluhan anak NTT berlaga pada PON 2020 yang digelar di Papua. Tapi mirisnya, pemerintah justru hanya memberikan Rp 2 miliar.
“Ternyata di sisi lain, kita justru hendak mengalokasikan anggaran sekitar Rp 3,8 miliar, dan saya tidak tahu apakah nanti Rujab itu jadi gelanggang olahraga atau bukan. Jadi tolong, perlu pertimbangan bersama agar kalau bisa yang Rp 3,8 miliar kita pending dulu sajalah,” tandas Anwar.
Anwar berargumen, kalau hanya sekadar pengadaan fasilitas olahraga seperti treadmill untuk lari-lari maka anggaran yang dibutuhkan tidak akan mencapai Rp 3,8 miliar tersebut.
“Menurut saya, kalau misalkan ini diadakan sekalipun, yang akan menggunakannya adalah orang- orang kelas elit, tidak ada masyarakat yang berani masuk ke Rujab sana untuk olahraga di sana,” pungkasnya.
Sekda Akui Gubernur Minta Bangun Sarana Olahraga
Menanggapi apa yang disampaikan Anwar Hajral terkait pembangunan sarana olahraga di Rujab Gubernur NTT tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTT, Benediktus Polo Maing mengaku, hal tersebut merupakan permintaan dari Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat.
“Bapak Gubernur memang meminta untuk membangun sarana olahraga di belakang Rujab, karena memang di Rujab saat ini tidak memiliki sarana olahraga untuk pimpinan,” ujar Polo Maing pada Sidang lanjutan Banggar DPRD NTT, Sabtu (20/7/2019).
Sementara terkait persoalan KONI NTT, Sekda Polo Maing menjelaskan, sesuai proposal pada bulan Oktober 2018, KONI mengajukan anggaran senilai Rp 30 miliar, termasuk untuk Pra-PON sebilai Rp 23,5 miliar.
“Jadi ada rutin yang Rp 4,2 miliar dan pembangunan gedung Rp 2,6 miliar, dan untuk Pra-PON diajukan 27 cabang olahraga yang akan ikut, dari 23 cabang binaan,” jelasnya.
Dia menyebutkan, alokasi di APBD murni sebesar Rp 5 miliar, dan pada surat tertanggal 11 Juni 2019 dan 9 Juli 2019 KONI kembali menyampaikan bahwa untuk Pra-PON membutuhkan dana Rp 23,5 miliar sebagaimana proposal tersebut, dan baru diajukan Rp 5 miliar dan sisa Rp 18,5 miliar untuk 20 Cabang Olahraga (Cabor).
“Tapi dalam surat yang disampaikan pada 11 Juni sampai 9 Juli 2019, itu tetap meminta kekurangan dari Rp 23,5 miliar yaitu sebesar Rp 18,5 miliar, namun Cabor-nya berkurang dari 20 menjadi 14, jadi uangnya tetap tapi Cabor-nya berkurang,” sebutnya.
“Sekarang diajukan 14 Cabor, dan ini mungkin perlu dicermati lebih lanjut dengan TPAD agar lebih optimal dalam mengikutsertakan atlet dari 14 Cabor. Sehingga kami akan cermati kembali dan kira-kira kemarin kita ada ruas jalan dari Sumba Timur kita pending, mungkin ini kita bisa tampung untuk dicermati kembali untuk menambah ke KONI,” imbuh Polo Maing.
//delegasi(hermen)
