“Saya sering alami kesulitan karena aspirasi rakyat yang saya terima begitu banyak dan kompleks. Namun saya tetap komitmen untuk memperjuangkan semuanya dengan tetap mengedepankan skala prioritas,”
Kasintus Proklamasi Ebu Tho
Kupang, Delegasi.Com – Memperjuangkan aspirasi rakyat tidak segampang membalikkan telapak tangan, karena aspirasi itu diperoleh juga 64 anggota DPRD NTT lainnya hasil pemilu legislatif 2014. Sementara itu, kemampuan anggaran sangatlah minim dalam menjawabi aspirasi dimaksud, karena pemerintah sebagai eksekutor juga memiliki program tersendiri yang dijabarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Sebagai anggota dewan yang ditugaskan rakyat untuk memperjuangkan aspirasi mereka, terutama konstituen di daerah pemilihan (Dapil) harus tetap dilaksanakan. Tidak boleh pantang mundur di tengah persaingan dan kepentingan di lembaga politik.
Anggota DPRD NTT dari Fraksi Partai Gerindra, Kasintus Proklamasi Ebu Tho mengatakan, untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, dibutuhkan kepiawaian seorang anggota dewan. Harus mampu meyakinkan aspirasi yang diperjuangkan dalam rapat- rapat dewan, mulai dari rapat fraksi, komisi, dan alat kelengkapan dewan lainnya. Argumentasi yang dibangun harus mampu meyakinkan anggota dewan lainnya, bahwa aspirasi yang disampaikan merupakan prioritas yang harus dijawab.
“Sudah cukup banyak aspirasi rakyat yang saya perjuangkan, disepakati dan direalisasikan,” kata Maxi, demikian Kasintus Ebu Tho biasa disapa.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Ngada, Nagekeo, Ende dan Sikka ini berargumen, seorang wakil rakyat harus memahami bahwa politik melalui partai politik adalah alat perjuangan. Namun bila kekuasan itu hanya di parlemen, tentunya tidak kuat. Kekuasaan eksekutif dalam menjabarkan visi- misi, menjadi sangat penting, karena eksekutif sebagai eksekutor program dan anggaran.
Menyadari tidak memiliki kekuasaan di eksekutif, lanjut Maxi, sesuai tupoksi dewan, harus mampu menyerap sebanyak mungkin aspirasi rakyat. Seanjutnya coba menjembatani harapan- harapan masyarakat melalui program kegiatan bersama mitra eksekutif. Anggota dewan tidak akan berdaya, kalau aspirasi rakyat yang diserapnya tidak diakomodasi eksekutif. Karena itu, setelah dibuat skala prioritas terhadap semua aspirasi yang diserap, diyakinkan dalam rapat komisi dan rapat alat kelengkapan dewan lainnya. Tentunya, persoalan klasik seperti infrastuktur dan pemberdayaan masyarakat tetap mendapat prioritas.
“Saya sering alami kesulitan karena aspirasi rakyat yang saya terima begitu banyak dan kompleks. Namun saya tetap komitmen untuk memperjuangkan semuanya dengan tetap mengedepankan skala prioritas,” tandas Maxi.
Ia menyampaikan, Partai Gerindra kembali mempercayakan dirinya untuk maju sebagai caleg pada pemilu legislatif 17 April 2019 yang dilaksanakan serentak dengan pilpres. Ia memiliki motivasi agar peran dewan lebih mendarat di masyarakat. Sehingga visi, misi dan program yang digelontorkan provinsi menyata di tingkat desa. Anggaran juga harus lebih banyak untuk membangun desa seperti infrastruktur, pendidian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, bidan desa, puskesmas, puskesmas pembantu, polindes dan posyandu harus diperuat dengan sarana dan kader yang memadai. Harus ada kerja sama antara provinsi dan kabupaten, serta anggota dewan mulai dari kabupaten/kota, provinsi hingga pusat. Sinergitas harus dibangun agar program kabupaten, provinsi dan pusat benar- benar mendarat di masyarakat.
“Karena selama ini belum ada kelihatan sebuah keberpihakan yang maksimal dalam menjawabi kebutuhan masyarakat sesuai visi, misi dan program yang digagas,” ujar Maxi.
Ia mengungkapkan, harus diakui, selama ini antara kabupaten, provinsi dan pusat berjalan sendiri- sendiri. Misalkan, untuk membangun dermaga tanpa dilandasi dengan studi kelayakan. Akibatnya, dermaga yang dibangun dengan miliaran rupiah, seperti dermaga fery Nangakeo, Ende tidak berfungsi. Demikian juga dengan dermaga Marapokot II di Mbay, Kabupaten Nagekeo yang sudah dibangun sekitar tujuh tahun lalu tidak berfungsi.
Maxi menyebutkan, tidak adanya sinergitas antara eksekutif dan legislatif juga terlihat dari sejumlah program yang digulirkan bersumber dari APBD NTT. Dirinya mengetahui ada persoalan ketika berkunjung ke daerah atau titik yang menjadi sasaran program. Di Kabupaten Ende misalnya, dari tujuh embung yang dianggarkan, hanya tiga yang dibangun. Sementara dalam laporan pelaksanaan yang diterima, ada tujuh embung.
“Ketika kami tanya empat embung lainnya, pemerintah tidak bisa menunjukkan lokasinya,” kata Maxi.
Persoalan yang hampir sama juga terhadap pembangunan sumur bor di Aesesa, Kabupaten Nagekeo. Pada saat pengeboran, ditinggalkan begitu saja ketika tidak ditemukan air. Selain itu, ada sumur yang dapat air, tapi tidak dimanfaatkan.
Sumbangan kapal ikan 3GT untuk SMKN I Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, tidak dilengkapi fasilitas lain seperti pukat. Berdasarkan pengakuan pihak sekolah, mereka dipaksa oleh kontraktor untuk menandatangani bantuan kapal ikan dimaksud.
“Jika terpilih kembali sebagai anggota DPRD NTT pada pileg 17 April mendatang, peran pengawasan akan lebih ditingkatkan,” tandas Maxi.
Untuk merealisasikan komitmen keberpihakan terhadap masyarakat, Maxi berpesan kepada masyarakat pemilih untuk melihat dan menilai figur mana yang memiliki integritas dan sudah berbuat sesuatu untuk rakyat. Tentunya pilihan yang diberikan dilandasi hati nurani yang jernih. Karena pemilu sebagai ajang demokrasi untuk memilih pemimpin yang tepat melalui partai politik.
//delegasi(mario)
