LARANTUKA, DELEGASI.COM –Banyak kalangan mulai mempertanyakan nasib dana penanganan Covid-19 diFlores Timur sebesar Rp.14 M yang terkesan tertutup.
Apalagi, pasca Flotim dihantam zona merah Covid-19.
Sejumlah hal yang disoroti itu, mulai dari dana operasional yang baru dikucurkan setiap kecamatan Rp15 juta, yang jika dikalikan dengan 19 kecamatan di Flotim maka baru Rp.258 juta yang terserap, lalu proyek masker seharga Rp25.000/buah, distribusi APD yang tak pernah terupdate, minimnya fasilitas di lokasi karantina, tak ada air minum bagi petugas kesehatan.
Dan yang paling anyar adalah pengakuan polos Kepala Puskesmas Waimana, Roberthus Fransiskus Tukan kepada wartawan, kalau pihaknya hanya mendapatkan uang Rp 300 ribu.
Hal ini sontak memancing reaksi sejumlah warga netizen yang meminta Pemda Flotim, yakni Bupati Anton Hadjon agar transparan dan terukur dalam pengelolaan dana Rp14 tersebut.
Pasalnya, jika terus bergaya lamban kelolah dana Rp.14 M, sementara Flotim sudah masuk zona merah, dikhawatirkan bisa jadi lebih fatal karena soliditas antara Pemda dan masyarakat Flotim dalam melawan Covid-19 belum terlihat.
“Lihat saja, masih banyak warga yang tak bermasker. Dan, tak patuhi protokol pencegahan Covid-19 lainnya. Belum lagi, soal fasilitas di pusat karantina yang masih jadi faktor utama timbulkan ketidaknyamanan. Lalu, bagaimana dengan distribusi APD sejauh ini dan nasib dana Rp.14 M itu?,”ujar Peren Lamanepa dalam laman Facebooknya.
Langkah taktis dan cepat oleh Pemkab Flotim dan Satgas Covid-19 Kabupaten saat ini amat dibutuhkan, agar bisa cegah bertambahnya jumlah warga yang positif Covid-19.
“Sangat tidak elok jikalau dana Rp.14 M itu tak memberikan harapan, karena lamban dikelolah. Ingat, Flotim sudah zona merah. Jangan sampai seperti orang bermain kartu, dimana Joker merah mati di tangan. Alias Rp14 M sudah di tangan, tapi Flotim justru tambah jadi zona merah,”pungkas salah seorang warga Adonara Beda Kurman saat berbicara dengan Delegasi.Com, Minggu, 10/05/2020, Siang.
Ia juga mengingatkan Pemda Flotim dan Satgas Covid-19 Kabupaten agar fokus beri perhatian kepada warga di seluruh wilayah, terutama daerah asal pasien positif Covid-19, juga mereka yang sedang dalam pemantauan.
Sementara, pantauan Media di beberapa wilayah seperti Ile Bura, hingga Minggu, 10/05/2020, posko setiap desa terus dijaga ketat, walau banyak warga belum bermasker karena jumlahnya sangat terbatas.
Plus APD lainnya. Posko-posko pun ada yang nampak masih apa adanya dan belum lengkap.
Seperti Posko jaga di Pintu masuk Desa Lewoawang dan Dusun Buranilan, Desa Lewoawang,
Juga, di Desa Riangrita, Nurabelen dan Nobo Konga.
Desa Konga dan Lewolaga, Kecamatan Titehena.
Demikian pula di pusat karantina Emaus, Weri sebagaimana disaksikan Media, Jumat, 08/05/2020, warga karantina pun tak bermasker.
Padahal, kelompok ini amat rentan penularan Covid-19.
Karena itu, tak salah jika Peren Lamanepa dalam laman FBnya mengajak netizen, warga Flotim dan diaspora untuk sama-sama kawal dana penanganan Covid-19 Flotim sebesar Rp.14 M, agar tak ada maladministrasi.
Ia bahkan meminta agar para warga karantina diperhatikan dengan standar WHO.
Sebab, mereka bukan tahanan. Apalagi, Pandemi Covid-19 adalah bencana nasional, yang butuh energi super besar untuk melawannya.
“Pemkab Flotim perlu ciptakan model dan cara kerja yang bisa mendorong partisipasi publik. Yakni, transparansi anggaran Rp.14 M dan terukur pemanfaatannya,”sergapnya.
//delegasi (BBO)
