Kupang, Delegasi.Com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat NTT menggelar sekolah legislatif untuk 60 anggota DPRD asal partai lambang Merci itu pada 10- 12 Agustus di Kupang.
Demikian disampaikam Ketua Komisi Pemenangan Pemilu DPD Partai Demokrat NTT, Frans Kape kepada wartawan di Kupang, Kamis (1/8/2019).
Frans menjelaskan, 60 orang anggota DPRD yang akan mengikuti sekolah legislatif itu berasal dari empat anggota DPRD NTT dan 56 anggota DPRD kabupaten/kota se-NTT. Para peserta ini merupakan kader partai yang terpilih menjadi anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota se- NTT hasil pemilu legislatif pada 9 April 2019 lalu.
“Kegiatan sekolah legislatif ini digelar dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman para anggota dewan dalam melaksanakan tugas dan fungsi lembaga dewan, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan,” kata Frans.
Lebih lanjut ia menyebutkan, sekolah legislatif juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman wakil rakyat terkait UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Agar kader partai dimaksud memahami secara benar arti kemitraan antara pemerintah dan lembaga legislatif. Dimana seorang anggota dewan harus mengetahui bagaimana melakukan penjaringan aspirasi yang meliputi identifikasi, pengumpulan dan pemilahan atau seleksi terhadap masalah kemasyarakatan. Selanjutnya semua aspek itu dirumuskan menjadi aspirasi.
“Kami tekankan agar semua anggota dewan yang berasal dari Partai Demokrat agar ke depan lebih fokus pada mekanisme kerja seperti di atas,” ungkap Frans.
Ia menyatakan, masalah yang ditemui selama ini sebagai partai politik yang memiliki wakilnya di dewan, posisi tawar partai melalui anggota dewan untuk meneruskan aspirasi tersebut kemudian diwujudkan melalui program, diakui masih sangat lemah, tidak berimbang. Walau demikian ada terobosan untuk mengatasi kelemahan dimaksud yakni lembaga legislatif dan pemerintah menginisiasinya dengan pokok-pokok pikiran dewan.
Menjawab pertanyaan apakah konsep yang dibangun partai itu bisa dijalankan. Frans berargumen, tradisi dalam pemerintahan yang mengedepankan kemitraan hanya sebuah life service, hanya basa basi. Padahal yang diharapkan dari konsep kemitraan adalah sebuah partner, terwujudnya keseimbangan dalam peran. Dimana DPRD sebagai wakil rakyat dan sebagai institusi, lebih senang memakai istilah sparing patner.
“Jika hubungan antara dua lembaga itu sebagai patner, pasti keseimbangan peran lembaga dewan menjadi nampak. Peran dewan akan menjadi lemah bila tetap menggunakan aspek kemitraan, apalagi mitra sejajar,” pungkas Frans yang didampingi Sekretaris DPD paratai Demokrat NTT, Ferdinandus Leu.
Ferdi demikian Ferdinandus Leu disapa menjelaskan Partai Demokrat ingin agar kader paham tentang ideologi partai, yakni nasionalis religius. Karena itu, para peserta sekolah legislatif dibekali sejumlah materi, antara lain tentang tugas dewan. Ideologi partai dalam perspektif politik kekinian atau generasi milenial. Tantangan dan peluang Partai Demokrat menuju pilpres 2024. Public speaking. Struktur dan mekanisme perencanaan pembangunan di daerah. Fungsi rencana strategi dan rencana kerja pemerintah.
//delegasi(hermen)
