DELEGASI.COM, JAKARTA — Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menepis tudingan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut terjadi kecurangan pada Pemilu 2009 silam.
Herzaky menyinggung kasus suap terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang dilakukan mantan kader PDIP Harun Masiku. Ia pun menuding Hasto terlibat dalam kasus tersebut.
Baca Juga:
Hadir 3000 Kader, Demokrat Gelar Rapimnas Bahas Koalisi dan Capres 2024
HUT Demokrat, dr. Stefi Harman dan Demokrat Kabupaten Kupang Salurkan 80 Paket Sembako
“Publik kan tahu kalau di Pemilu 2019 lalu, ada komisioner KPU (Wahyu Setiawan) yang ditangkap karena kasus suap. Kan, salah satu pelakunya kader partainya Bang Hasto, Harun Masiku, yang sudah buron 1.000 hari lebih. Tidak ada cerita seperti itu di Pemilu 2009,” kata Herzaky lewat keterangan tertulis, Senin (19/9), dilansir CNN Indonesia.
Herzaky meminta Hasto tak perlu reaktif merespons pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang bocor dan tersebar di media sosial.
Ia menjelaskan pidato SBY soal upaya sejumlah pihak agar Pilpres 2024 hanya diikuti dua pasangan capres-cawapres merupakan aspirasi dari masyarakat.
Menurutnya, SBY hanya mengingatkan elite politik agar tidak mematahkan harapan rakyat. Terlebih dengan cara yang tidak demokratis.
“Tidak perlu terlalu reaktif. Apalagi mengumbar hoaks dan fitnah. Kecuali, kalau memang merasa skenario jahatnya ketahuan,” ujarnya.
Herzaky mengklaim suara yang didapat Demokrat dalam Pemilu 2009 bisa meningkat tiga kali lipat karena prestasi pemerintahan SBY pada periode pertama. Baik dari segi ekonomi, pembangunan infrastruktur, hingga kerukunan antar-umat beragama.
“Tidak ada polarisasi antar anak bangsa. Oposisi, masyarakat sipil, dan mahasiswa bebas mengkritik tanpa takut diintimidasi, apalagi dikriminalisasi. Ya makanya wajar saja, suara Demokrat tahun 2009 meningkat drastis,” katanya.
SBY mengaku akan turun tangan sebab Pemilu dan Pilpres 2024 akan diwarnai kecurangan dan ketidakadilan. Ia juga mendapat informasi ada upaya menjegal sosok tertentu agar kontestasi limat tahunan itu hanya diikuti dua pasangan calon capres-cawapres.
“Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil,” kata SBY di Rapimnas Demokrat.
Pernyataan itu sontak menuai respons keras dari partai utama pengusung Presiden Joko Widodo, PDIP. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengingatkan SBY agar tak coba-coba mengganggu Jokowi.
Hasto bahkan langsung menuding bahwa puncak kecurangan Pemilu terjadi di masa pemerintahan SBY pada 2009.
“Mohon maaf Pak SBY tidak bijak. Dalam catatan kualitas Pemilu, tahun 2009 justru menjadi puncak kecurangan yang terjadi dalam sejarah demokrasi, dan hal tersebut Pak SBY yang bertanggung jawab,” kata Hasto dalam keterangan resminya, Sabtu (17/9).
//delegasi(*/hermen Jawa)
