LARANTUKA, Delegasi.Com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Flores Timur memastikan akan mengevaluasi pelaksanaan Festival Lamaholot 2019, Nubun Tawan dan Nusa Tadon, baik terkait pengelolaan keuangan, kinerja dinas terkait hingga manfaatnya untuk masyarakat dan daerah.
Baik dalam kaitan dengan menggali dan mempertahankan identitas seni dan budaya, yang merupakan warisan leluhur maupun dampak langsung secara sosial-ekonomis.
Demikian penegasan yang disampaikan Ketua DPRD Flores Timur, Robertus Rebon Kreta,S.Pd saat dikonfirmasi media, Minggu, 15/09/2019 di Pantai Ina Burak, usai menyaksikan pertunjukan 40 penenun cilik asal Desa Boleng, pada ajang Festival Nusa Tadon 2019.
Robert Kreta bahkan memastikan, pihaknya secara kelembagaan akan kritis melakukan evaluasi.
Apakah festival seni budaya ini sudah dilaksanakan secara efektif sesuai maksud dan tujuannya.
Yakni, tidak sekedar sebuah pertunjukkan, tetapi mampu menggali dan mempertahankan nilai-nilai dan karya seni budaya, serta menguntungkan masyarakat secara sosial ekonomis atau tidak.
“Contohnya Tenun Ikat. Memang, mulai terlihat makin berkembang di pasaran, pasca Perbup Flotim terkait wajib berbusana tenun ikat bagi Aparatur Sipil Negara dan anak-anak sekolah. Namun, mesti dicegah agar jangan sampai motifnya bergeser hanya karena memenuhi selera pasar. Katakanlah, motif Mowak, ini tak boleh hilang. Nah, apa yang ditampilkan para penenun dari Desa Boleng misalnya, mesti juga dikritisi oleh pihak penyelenggara Festival yakni Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
Bahwa, tak sekedar sebuah pertunjukan, tapi mesti berangkat dari keaslian budaya kita.
Apalagi, motif Mowak itu warisan leluhur. Sehingga para penenun cilik kita, sebaiknya diajarkan juga. Bolehlah ikuti selera pasar, tapi juga pertahankan warisan seni budaya kita. Sebab, suatu saat bisa hilang,”pungkasnya, serius. Politisi PDI Perjuangan 4 periode sebagai Wakil Rakyat, lalu menjadi Wakil Ketua DPRD dan kini Ketua DPRD ini, bahkan meminta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan agar lebih selektif, adaptif, kreatif, akomodatif dan inovatif agar festival bisa berjalan sesuai harapan.
Sementara saat dimintai tanggapannya terkait peringatan keras tokoh masyarakat Kiwangona, Prof.Dr.Aloysius Duran Corebima agar festival ini tak sekedar ceremonial dan habiskan uang, Robert Kreta yang saat itu sedang bertemu kelompok Sanggar Seni Naran Baran, Horinara Kelubagolit, langsung nyatakan, pihaknya juga sepakat dengan pernyataan ucapan terima kasih dalam tanda kutip oleh Prof.Dr.Aloysius Duran Corebima tersebut.
“Iyah, saya justru sepakat. Karena itu, Disparbud Flotim mesti lebih adaptif, kreatif dan inovatif menindaklanjutinya kedepan. Tentunya, Kami secara kritis akan mengevaluasinya.
Apakah, festival ini memberi manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat atau tidak. Termasuk pengelolaan anggarannya.
Nah, kami akan pertanyakan itu semua,”tohoknya, serius.
Ditanya kapan bisa diagendakan, Politisi senior 20 tahun aktif di parlemen ini memastikan, bisa diagendakan setelah Dewan merampungkan pembahasan Tata Tertib dan alat kelengkapan.
“Kami lagi konsentrasi tuntaskan beberapa hal interen dulu. Nanti pasti dijadwalkan,”tukasnya, lagi.
Pihaknya berharap, agar warga masyarakat terus memberikan dukungan bagi penyelenggaraan event-event seni budaya di Flores Timur.
“Saya kira, warga pun jangan hanya sekedar bereuforia dengan pertunjukan ini. Tetapi, mesti menampilkan karya seni budaya secara baik, serta benar-benar memanfaatkan festival sebagai peluang ekonomi untuk meningkatkan pendapatan.
Jangan datang hanya untuk nonton. Tapi juga jual produk supaya orang beli,”pungkasnya. Dirinya pun secara terbuka sampaikan, ketika di Kiwangona, uang Rp3 juta dikoceknya habis untuk belanja berbagai produk rakyat yang dipamerkan.
Sementara di Pantai Ina Burak, nilainya lebih kecil karena pasarnya pun terbatas.
Yakni, hanya ada satu dua pameran kerajinan rakyat dan beberapa kios minuman dan makanan ringan saja. Sementara itu, dibagian lain, pernyataan senada pun dilontarkan Anggota DPRD Flotim dari Partai Gerindra, Muhidin DS.Tokan,SH saat dihubungi media, Senin, 16/09/2019, Pagi.
Menurutnya, secara politis, evaluasi terhadap pelaksanaan festival Lamahot 2019, tetap dilakukan.
“Iyah, sebagai lembaga wakil rakyat , tentu akan bicara agar bisa dijadwalkan nanti. Prinsipnya, Dinas terkait akan dimintai pertanggungjawabannya, termasuk pengelolaan keuangan dari APBD Kabupaten, apakah tepat sasaran, bermanfaat dengan baik atau tidak. Tentunya, agar ada perbaikan kedepan yang lebih baik dalam memajukan Pariwisata dan Kebudayaan Flotim,”tohoknya.
Prinsipnya, tidak boleh ada unsur penyimpangan anggaran dalam pengelolaan. Apalagi hajatan ini menjual nama lewotana dan menampil karya seni budaya, nilai-nilai luhur lewotana.
“Jangan jual nama lewotana, tapi buatnya lain, tidak jujur dan tidak terbuka,”tutupnya sekadar mengingatkan.
//delegasi (BBO)
