LARANTUKA, Delegasi.Com – Meski Bupati Anton H. Gege Hadjon dan Wakil Bupati Agus Payong Boli dinilai berhasil menurunkan angka Stunting di Flotim dalam 2 tahun terakhir dari 44 persen menjadi 22 persen, melalui program Gerobak Cinta dan Solor (Sorgum-Kelor,red), namun hal itu tak berbanding lurus dengan tingkat kesejahtraan tenaga honor atau kontrak daerah para petugas kesehatan dan guru di Flotim, yang dinilai masih rendah dan belum teratasi hingga saat ini.
Padahal, dari beban tugas tenaga kesehatan dan guru, yang menjadi garda terdepan mengurusi warga Flotim yang mengalami stunting sangatlah tidak layak jika hanya dihargai dengan Rp. 1.100.000 per bulan.
“Nah, bagaimana mereka bisa sejahtera dan bekerja produktif jika honornya sangat rendah. Apalagi, tugasnya langsung bersentuhan dengan manusia. Artinya, sangat naif jika para petugas kesehatan dan guru yang beban kerjanya tinggi, tetapi hidup tidak sejahtera”.
“Sementara, fasilitas Puskesmas dan Sekolah pun terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Ini sungguh sebuah ironi terhadap gerakan gempur Stunting di Flotim dengan Gerobak Cinta dan Solor (Sorgum-Kelor) juga,” demikian pernyataan yang dilontarkan Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Flores Timur, Drs.Muhidin DS.Tokan,SH saat ditemui di kediamannya, Desa Redontena, Kelubagolit, Sabtu, 26/10/2019, pagi.
Dikatakannya, sangatlah ironi jika kita berbangga menurunkan angka stunting dalam 2 tahun terakhir, tetapi pada saat yang bersamaan tingkat kesejahteraan tenaga kontrak kesehatan seperti bidan, perawat, analis, gizi, kesehatan lingkungan maupun farmasi di Puskesmas dan guru di sekolah-sekolah tak sebanding dengan ilmu yang dimiliki serta tugas pelayanannya setiap hari.
“Banyak keluhan di lapangan terkait hal ini. Honor mereka tiba-tiba turun menjadi Rp.1.100.000 per bulan.
Bahkan, sama dengan petugas keliling servis atau sopir ambulans. Malahan, ada petugas kesehatan yang diangkat desa dan dibiayai dengan dana desa, gajinya lebih tinggi.
Ini sangat tidak adil dan manusiawi. Perlu dicari solusinya,”ujar Muhidin Demon Sabon, yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi C DPRD Flotim saat ini.
Herannya lagi, sambung Muhidin, gaji yang sudah minim itu, sering kali terlambat dibayar.
“Kalau sampai tanggal 20 dalam satu bulan pun, gaji mereka belum dibayar, kan susah. Bagaimana mau genjot produktivitas kinerja mereka. Padahal, setiap pagi, baik tenaga kesehatan dan guru harus stand by memberikan pelayanan terbaik.
Entah terhadap para pasien di Puskesmas maupun peserta didik di sekolah,”pungkasnya lagi.
Ia berharap perlu ada evaluasi serius terhadap kinerja pimpinan dan staf instansi terkait, agar tidak boleh lagi terjadi.
Sekaligus, sebagai upaya serius mereformasi mental kerja birokrasi di daerah. Agar tak lagi bekerja sekedar rutinitas, tetapi sangat tidak produktif.
Pihaknya, kata politisi Partai Gerindra Flotim, yang juga mantan guru dan pengacara Jakarta ini, akan meminta klarifikasi dinas terkait.
Termasuk manajemen pengelolaan administrasi dan keuangan, hingga ke Puskesmas dan Sekolah.
Baginya, aspek kesejahteraan tenaga kontrak kesehatan dan guru itu penting mendapat perhatian serius dalam rangka meningkatkan produktivitas kinerjanya.
“Contoh, bagaimana bisa menuntut profesionalitas dan produktivitas kinerjanya, jika mereka datang ke Puskesmas dan Sekolah dalam keadaan belum sarapan pagi.
Lalu disuruh rujuk pasien ke Larantuka. Jelas mereka loyo dan tak bersemangat. Saya kira, sangat tidak adil dan beradab. Mesti dibicarakan kembali soal kesejahteraan mereka kedepan. Apalagi hal ini sejalan dengan Visi dan Misi Indonesia Maju Presiden Joko Widodo yang menempatkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia sebagai point utama,”tohoknya serius.
Muhidin menambahkan, Pemerintah daerah Flotim mesti berani lakukan terobosan terkait peningkatan kesejahteraan tenaga kontrak kesehatan dan guru.
“Sebagai wakil rakyat yang membidangi Komisi terkait, Kami siap back up dari sisi kebijakan politik anggaran,”tukasnya, semangat.
Dibagian lainnya, informasi yang berhasil dihimpun media menyebutkan, keluhan terkait lambannya dan menurunnya pembayaran gaji tenaga kontrak daerah kesehatan dan guru ini diakui kerap terjadi.
“Iyah benar Pak, kadang sampai tanggal 20 pun gaji belum terima. Sudah begitu jumlahnya juga menurun. Dari Rp.1.600.000 menjadi Rp.1.100.000.
Padahal, kami juga butuh uang untuk makan dan minum,”ujar sumber berita yang enggan ditulis identitasnya, yang berprofesi tenaga kesehatan di Puskesmas.
Sementara itu, saat ditemui, Muhidin juga didatangi seorang guru yang enggan ditulis namanya melaporkan soal terkait.
Termasuk keterlambatan & ketunggakan pembayaran dana sertifikasi guru di Flotim selama ini.
Kepala Dinas Pendidikan Flotim, Drs.Bernadus Beda Keda dan Kadis Kesehatan Flotim, dr. Agustinus Silimalar, hingga kini belum bisa dikonfirmasi, meski Bernard Beda Keda sempat dihubungi via nomor ponselnya.
//Delegasi.Com/BBO)
