KUPANG, DELEGASI.COM – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) optimis pengerjaan jalan provinsi di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan beres (tuntas dikerjakan, red) ditahun 2021.
Hal ini sesuai komitmen Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) dan Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi (JNS) untuk menuntaskan pengerjaan jalan Provinsi dalam jangka waktu tiga tahun, mulai tahun 2019 hingga tahun 2021.
Demikian disampaikan Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTT, Maxi Nenabu dalam siaran pers di Media Center Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT pada Selasa (01/08/2020). Kegiatan tersebut dihadiri puluhan wartawan media cetak, online dan elektronik.
Turut mendampingi Kadis PUPR yaitu Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTT, Jelamu Ardu Marius dan Kabag Pers, Pengelolaan Pendapat Umum, Dokumentasi dan Perpustakaan, Diani T.A. Ledo.
“Kami memang diberi tugas berat untuk menyelesaikan jalan Provinsi, tapi kami optimis bisa melaksanakan tugas dari Bapa Gubernur dan Wakil Gubernur ini. Kami telah membuat road map untuk pengerjaan jalan ini, yang telah disampaikan kepada DPRD (NTT). Targetnya adalah tahun 2021 harus sudah selesai,” bebernya.
Maxi menjelaskan, bahwa dari total 2.650 kilometer (km) jalan Provinsi di seluruh NTT, ada sekitar 906 km yang dikategorikan dalam kondisi keadaan rusak ringan dan rusak berat. Sesuai roadmap tersebut, dalam tahun 2020, targetnya ada 450 km ruas jalan provinsi yang diperbaiki.
Selanjutnya dalam tahun 2021 akan diselesaikan sisanya.
“Namun di Tahun 2020 ini, kita hanya bisa merealisasikan (nanti sampai akhir tahun) sekitar 372,74 kilometer. Ini meleset dari target, tapi kami akan berjuang bersama bagian program, dalam hal ini Bappelitbangda NTT agar ini nanti tercover di tahun depan, sehingga tahun 2022 sudah ringan. Kami tidak lagi terbebani dengan pekerjaan yang berat-berat,” ujarnya.
Menurut Maxi, skenario dalam penyelesaian pengerjaan jalan provinsi tersebut, tidak seluruhnya dengan konstruksi aspal hotmix atau Hot Roller Sheet (HRS).
Tetapi dikombinasikan dengan Grading Operation (GO) atau perkerasan jalan dengan membuat lapisan berbutir dari sertu gunung/sertu kali serta GO plus, yakni dengan modifikasi struktur, dicampur dengan semen dan zat adiktif. Hal tersebut setara dengan agregat dan konstruksi bina marga.
“Kalau kita menggunakan aspal semua, dibutuhkan dana sebesar Rp 4 triliun lebih. Sementara anggaran kita terbatas. Karenanya, kami buat kombinasi seperti ini. Biayanya terjangkau dan konstruksinya juga sesuai spesifikasi bina marga. Ini untuk menjawab kebutuhan masyarakat NTT hari ini terhadap kondisi jalan yang sangat parah, berlubang dan kubangan. Kalau di tempat yang parah, kita gunakan GO dan GO plus, sementara untuk tanjakan atau criticalpoint kita gunakan HRS ,” ungkap Maxi.
Penanganan dengan cara tersebut, lanjut Maxi, bertujuan untuk menjawab kebutuhan dan target yang besar tersebut, sehingga terjadi perubahan pada kecepatan tempuh dan waktu tempuh.
Kalau sebelumnya, kecepatannya hanya bisa 10 km sampai dengan 15 km/jam, setelah perbaikan akan mengalami peningkatan. Demikian juga dengan waktu tempuh.
Kalau sebelumnya mencapai 4 sampai 5 jam, maka sesudah perbaikan walaupun dengan kontruskis GO dan GO plus, diharapkan ada penurunan waktu tempuh secara signifikan sampai setengahnya.
“Kami punya contoh misalnya di Kabupaten Manggarai Barat, ruas jalan simpang Nggorang-Kondo- Noah yang sebelumnya ditempuh selama kurang lebih 6 jam. Setelah ditangani dan diintervensi, waktu tempuhnya menjadi 2 ½ (dua setengah jam). Itu kombinasi antara GO dan HRS, begitupun di tempat-tempat lain. Ke depan kami akan meningkatkan jenis permukaannya, yang ada GO kita tutupi dengan aspal. Tetapi minimal kondisi di lapangan sudah berubah,” ungkapnya.
Sumber Anggaran
Terkait anggaran untuk penyelesain ruas jalan Provinsi tersebut, Kadis Maxi menjelaskan adanya 3 sumber anggaran penyelesaian yakni Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Pinjaman daerah. Khusus untuk pinjaman, ada dua sumber yakni dari Bank NTT sebesar Rp 149,7 Milyar yang dipergunakan untuk pengerjaan 15 (lima belas) ruas jalan dengan panjang 108 km. Semenara pinjaman lainnya bersumber dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan total Rp 189,7 Milyar untuk pengerjaan 16 (enam belas) ruas jalan sepanjang 153 km.
Semuanya tersebar di seluruh NTT.
Untuk pinjaman dari Bank NTT, sudah dikontrakan sejak bulan April 2020. Sementara dari PT SMI sementara berproses untuk dikontrakan, karena masih menunggu rekomendasi Amdal dari instansi teknis.
“Untuk DAK, ada dua jenis yakni DAK penugasan khusus, untuk menunjang daerah wisata premium Labuan Bajo, khususnya untuk dua ruas jalan yakni Simpang Noah- Golowelu dan Nggorang-Kondo-Noah-Hita. Juga DAK Regular untuk dua ruas di Timor dari Barate-Manubelon- Naikliu. Minggu lalu, dari Bappelitbanda juga menginformasikan, akan ada penambahan dari alokasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk perbaikan infrastruktur jalan,” kata Maxi.
Terkait kualitas jalan, Maxi menjamin kualitasnya karena dilakukan oleh tim laboratorium pengujian teknik jalan Pekerjaan Umum.
Dari hasil pengujian, baru ada tindakan administrasinya. Ia dan pihaknya menjamin itu dilakukan secara baik.
Kontraktor
Sementara untuk rekanan atau kontraktor yang mengerjakan jalan, Maxi meyakinkan bahwa pihaknya selalu melakukan pengawasan secara ketat. Kalau ditemukan pelanggaran di lapangan, Dinasnya (Dinas PUPR, red) mengambil langkah sesuai prosedur administrasi kontrak.
“Kalau sesudah teguran tidak ada kemajuan, kami mengambil tindakan administratif sampai pada taraf yang paling tinggi yakni pemutusan hubungan kerja (PHK),” tegasnya.
Embung
Dalam kesempatan tersebut, Maxi juga menjelaskan tentang kebutuhan embung. Menurut Maxi, Idealnya memang satu desa harusnya satu embung untuk memenuhi kebutuhan air. NTT membutuhkan 4.000 embung sesuai jumlah 4000 desa di NTT.
Namun sampai sekarang, jumlah embung yang ada bila diakumulasi dengan yang dibangun Balai Wilayah Sungai (BWS) sebanyak lebih dari 1.000 embung di seluruh NTT.
Artinya masih kurang sehingga Pemerintah Provinsi akan kerja keroyakan dengan BWS untuk memenuhi kebutuhan air.
“Kami juga berupaya untuk melakukan pembenahan jaringan irigasi. Ada 42 jaringan iringasi di seluruh NTT yang jadi kewenangan Provinsi yang mengairi lebih dari 60 ribu hektar areal persawahan di seluruh NTT,” pungkas Maxi.
//delegasi (*/tim)
