Jakarta, Delegasi.com – Sepanjang tahun 2016, ada 302 aduan pelanggaran Pemilu yang diterima Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Jumlah ini menurun dari tahun sebelumnya.
“Ini adalah bentuk tanggungjawab publik dari DKPP selama satu tahun jadi kita memberi laporan tidak hanya ke DPR tapi ke forum terbuka seperti ini. DKPP tidak terlibat dalam proses tahapan tapi penting kedudukannya untuk KPU dan Bawaslu bekerja profesional,” kata Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie kepada detik.com.
Pemaparan ini disampaikan dalam acara DKPP Outlook 2017: Evaluasi dan Proyeksi di Hotel Aryaduta, Jalan Prapatan, Jakarta Pusat, Rabu (14/12/2016). Acara tersebut juga dihadiri Menko Polhukam Wiranto, Ketua KPU RI Juri Ardiantoro, dan Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman.
Berdasarkan data dari DKPP, sudah ada 2.346 aduan yang diterima lembaga tersebut sejak pertama kali berdiri yaitu 12 Juni 2012 hingga pada 1 Desember 2016. Untuk tahun 2016, tercatat ada 302 aduan yang masuk.
Jumlah di tahun 2016 ini menurun dibanding tahun 2015 sebanyak 478 aduan dan tahun 2014 sebesar 879 aduan. Pada tahun 2014 memang berlangsung Pileg dan Pilpres 2014.
Sepanjang 2016, ada 150 perkara yang disidangkan dan 113 putusan. Totalnya, ada 584 orang penyelenggara Pemilu yang jadi teradu.
“Kita berharap keberadaan DKPP melengkapi impian kita membangun suatu sistem berintegritas. Kita berharap sudah 4 tahun DKPP besar pengaruhnya sehingga penyelenggaraan pemilihan umum menjadi core bisnis yang berintegritas,” ungkap Jimly.
Mantan Ketua MK ini juga menyinggung tentang penyusunan RUU Penyelenggaaan Pemilu. Dia berharap penyusunan ini bisa memperluas cakupan.
“Sekarang DPR tengah sibuk membuat undang-undang baru. Disatukan menjadi undang-undang pemilihan umum. Jadi berubah dari UU penyelenggara menjadi penyelenggaraan menjadi cakupan yang cukup luas,” pungkasnya.//delegasi(dtC)
