Jakarta, Delegasi.com – Komisi VII DPR hari ini menggelar rapat soal komitmen PT Freeport Indonesia dalam membangun smelter. Rapat ini dihadiri Presiden Direktur (Presdir) PT Freeport Indonesia, Chappy Hakim, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono, dan Direktur Utama PT Petrokimia Gresik, Nugroho Christijanto.
Apa sajakah hasil rapat ini?
“Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen Minerba Kementerian ESDM untuk tidak memberikan rekomendasi izin ekspor kepada PT Freeport Indonesia setelah tanggal 12 Januari 2017. Apabila PT Freeport Indonesia tidak melaksanakan komitmen pembangunan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri sesuai pasal 170 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR, Syaikhul Islam, di ruang rapat Komisi VII DPR, Jakarta, Rabu (7/12/2016).
Rekomendasi kedua, Komisi VII DPR RI meminta Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Direktur Utama PT Freeport Indonesia dan Direktur Utama PT Petrokimia Gresik untuk menyampaikan jawab tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan pada Komisi VII DPR RI paling lambat tanggal 14 Desember 2017.
Sementara itu, Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono mengatakan, aturan tersebut masih dievaluasi dan belum diputuskan. Bambang enggan mengungkap apakah ekspor tersebut diperpanjang atau dihentikan.
“Semua yang itu evaluasi ya, tapi akhirnya seperti apa ya nggak tahu. Jadi sekarang masih diskusi,” ujar Bambang.//delegasi (dtiC)
