Kupang, Delegasi.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Timur (NTT) mengharapkan yayasan pendidikan Kristen dibawah naungan Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) terus berkiprah membangun dunia pendidikan di NTT.
Hal ini disampaikan Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno pada acara Dialog Peduli Sekolah GMIT bersama Ketua DPRD NTT dan Dinas Pendidikan NTT di SMK Kristen 2 Kupang, Senin (30/10/2017).
Dialog Peduli Sekolah GMIT tersebut diselenggarakan dalam rangka perayaan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) GMIT ke- 70 dan HUT Reformasi yang ke- 500 Tahun.
Menurut Anwar, sejarah mencatat bahwa lembaga pendidikan swasta merupakan pihak yang memberikan kontribusi besar bagi kemajuan dan perkembangan dunia pendidikan di Indonesia, termasuk di NTT.
“Terima kasih atas sumbangsih GMIT khususnya terhadap dunia pendidikan di NTT, yang walaupun dengan kekurangan dan keterbatasan yang ada tetapi tetap konsisiten berkontribusi membangun daerah ini” kata Anwar.
Dia menyatakan, amanat konstitusi Negara Republik Indonesia mengharuskan penyelenggara pemerintahan untuk menempatkan pendidikan sebagai perhatian utama. Pasal 31 UUD 1945 menegaskan, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
“Karena itu, kalau sampai hari ini masih ada anak- anak kita yang belum menikmati pendidikan maka ini menjadi pertanyaan dan tantangan bagi kita semua, baik pemerintah maupun lembaga pendidikan itu sendiri,” katanya.
Anwar menyebutkan, beberapa masalah yang menonjol khususnya di bidang pendidikan, yakni masih rendahnya sarana dan prasarana penunjang pendidikan, rendahnya kualitas guru baik kualifikasi pendidikan maupun kesejahteraannya. Selain itu, rendahnya prestasi siswa dan juga menurunnya jumlah peserta didik di sekolah- sejolah swasta.
“Karena itu, DPRD NTT berkomitmen untuk terus memperjuangkan keberpihakan alokasi anggaran. Saat ini, kewenangan SMA/SMK dan SLB dialihkan ke provinsi, karena itu APBD Provinsi NTT naik cukup signifikan,” sebutnya.
Pada kesempatan itu, Anwar menegaskan, pemerintah harus tegas memberlakukan kuota penerimaan siswa baru dengan tidak membeda- bedakan sekolah negeri dan swasta. Selain itu tidak boleh memberlakukan sekolah favorit.
Kepala Dinas Pendidikan NTT, Yohana Lisapaly menyatakan sependapat dengann Ketua DPRD NTT Anwar Pua Geno, yang mana tidak boleh ada dikotomi antara sekolah negeri dan swasta. Karena itu, pemerintah akan mengevaluasi berbagai persoalan yang ada dalam masa transisi pengalihan kewenangan urusan pendidikan dari kabupaten/ kota ke provinsi.
“Ke depan pemerintah akan melakukan pemerataan, karena memang maju dan tidaknya sekolah ini tergantung ada tidaknya siswa. Memang harus ada kuota, dan kuota ini sudah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur,” katanya.//delegasi (ger/juan pesau)
