KUPANG, DELEGASI.COM – Fraksi Partai Golkar NTT meminta Pemerintah Provinsi NTT untuk segera melakukan audit investigasi pemanfaatan kredit dari Bank NTT sebesar 10 Milyar terhadap PT Flobamor yang sampai saat ini meninggalkan beban pokok dan bunga sebesar 10 juta per bulan.
Menurut Fraksi Partai Golkar, pemanfaatan kredit dari Bank NTT sebesar Rp.10 Milyar itu sangat memberatkan PT Flobamor.
Demikian pandangan umum Fraksi Partai Golkar NTT saat rapat paripurna yang dibaca oleh juru bicara Fraksi Partai Golkar NTT, Yohanes De Rosari pada Senin, 22 Juni 2020 malam.
Hal lain yang disampaikan Fraksi Partai Golkar adalah, rasionalisasi anak-anak perusahaan PT Flobamor sehingga dapat menunjang dan lebih mendukung kinerja PT Flobamor.
Likuidasi PT Flobamor dengan segala beban historisnya ratkala masih menjadi PD Flobamor dan bentuk BUMD baru dengan core business yang dikaji lebih matang dan menguntungkan bagi pengembangan ekonomi daerah dan peningkatan PAD.
Menurut Fraksi Partai Golkar, kondisi PT Flobamor tidak kunjung menunjukan perbaikan kinerja dan nihil kontribusi terhadap PAD kendati telah beralih dari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas pada tahun 2011 dan telah mengalami dua kali pergantian manajemen selama dua periode masa kepemimpinan
Selain itu, target realisasi PAD tahun 2019 sebesar Rp.500 juta tidak teralisir karena pada tahun 2019 mengalami kerugian sebesar Rp.440.639.575,60,- . Menurut Fraksi Partai Golkar, jika dibiarkan pengelolaannya seperti ini maka akan membawa beban baru Pemerintah Provinsi.
Frkasi Partai Golkar juga mempertanyakan tanah dan bangunan Flobamor Regency yang telah diagunkan ke Bank NTT namun kreditnya raib entah dipakai di mana dan meninggalkan beban utang kredit yang harus dibayar bunganya setiap bulan.
Pembentukan anak perusahan yang dibentuk pada masa kepemimpinan Hironimus Sori Wutun yang kini nasibnya tudak jelas dan bisa jadi menimbulkan masalah meninggalkan hutang seperti yang dilakukan PT Induknya yakni PT Flobamor.
Di bawah kepemimpinan yang baru, telah dibentuk anak perusahan lagi untuk mengelola Hotel Sasando dan Hotel Plago di Labuam Bajo yang di take over pengelolaannya oleh Pemprov NTT. Perluasan jenis usaha selain core business mengoperasikan tiga buah KMP, usaha pengiriman ternak keluar NTT, usaha perbengkelan, usaha pengiriman rumput laut, serta usaha penyaluran tenaga kerja sampai kini belum jelas.
//delegasi(*/tim)
