Kupang, Delegasi.Com – Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur secara tegas menyoroti dugaan tindakan represif dan intimidasi yang dilakukan oknum aparat terhadap Masyarakat Paumere, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende. Fraksi Demokrat meminta Gubernur dan jajaran Pemerintah Provinsi NTT memberikan perhatian yang serius terhadap masalah ini. Sikap Fraksi Partai Demokrat ini disampaikan dalam Pendapat Akhir Fraksi Partai Demokrat terhadap Rancangan APBD Provinsi NTT tahun anggaran 2019 di Rapat Paripurna DPRD NTT belum lama ini.
Dalam pendapat akhir yang dibacakan Juru bicara Fraksi Partai Demokrat, Renny Marlina Un, SE,MM, Fraksi Partai Demokrat menyatakan keprihatinan atas masalah yang menimpa sejumlah warga Paumere yang mempertahankan hak ulayat mereka.
“Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah Provinsi untuk memberikan perhatian terhadap konflik antara warga Paumere di Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende dengan aparatur dimana warga saat ini merasa terganggu dengan pola intimidasi maupun ancaman terhadap mereka karena mempertahankan hak atas tanah ulayat mereka. Fraksi Partai Demokrat mengecam tindakan intimidasi, provokasi maupun bentuk-bentuk ancaman apapun yang menganggu ketentraman dan keamanan rakyat dan apalagi bila sampai bertindak semena-mena dan mengabaikan hak-hak masyarakat. Pendekatan represif dalam pandangan Fraksi Partai Demokrat bukanlah pilihan atau cara yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan,” tegas Marlina Un.
Fraksi Partai Demokrat juga mengingatkan Gubernur untuk memberikan perhatian serius pada penanganan potensi konflik.
“Pada kesempatan yang istimewa ini, Fraksi Partai Demokrat secara khusus meminta pemerintah untuk secara serius memberikan perhatian pada upaya penanganan potensi konflik yang dapat saja muncul ditengah masyarakat baik potensi konflik horizontal antar masyarakat maupun potensi konflik vertikal antara masyarakat dengan pemerintah maupun para pemilik modal terkait pemanfaatan sumberdaya terutama sumber daya alam yang kita miliki.’” Papar Marlina Un.
Kebijakan investasi yang besar maupun pendekatan pembangunan infrastruktur yang masif lanjut Marlina Un, perlu didukungan dengan kajian yang mendalam terhadap potensi konflik yang bisa saja terjadi.
“Sejarah sudah mencatat bahwa ketika pendekatan pembangunan dengan menggunakan pola investasi maupun pembangunan infrastruktur besar-besaran maka akan berdampak pada kebutuhan sumber daya yang besar termasuk lahan. Akibat keinginan untuk memperoleh lahan yang luas untuk investasi serta kewajiban untuk segera memenuhi target keuntungan maupun break event point yang cepat makan disanalah potensi konflik itu akan sangat terbuka. Dan, lagi-lagi bila sejarah membuktikan bahwa kalau konflik ini terjadi maka yang tertindas adalah rakyat kecil yang kalah kemampuannya terhadap pemilik kekuasaan baik kekuasaan karena kewenangan pemerintahan yang dimiliki, kekuasaan karena senjata, maupun kekuasaan karena kekuatan modal yang dimiliki. Dan lebih berbahaya apabila ketiga-tiganya ‘berselingkuh’ untuk memenangkan niat mereka,” tegas Marlina Un.
Karena itu, tambahnya, Fraksi Partai Demokrat meminta Bapak Gubernur dan jajaran pemerintah untuk serius memberikan perhatian terhadap penetapan kawasan hutan lindung maupun hak-hak ulayat masyarakat adat secara baik sehingga menghindari potensi konflik maupun penindasan terhadap hak-hak rakyat.
“Fraksi Partai Demokrat berdiri bersama rakyat agar hak-hak mereka tidak terabaikan maupun ditindas secara semena-mena atas nama kepentingan apapun yang merugikan masyarakat. Beberapa konflik yang terjadi beberapa waktu lalu perlu diselesaikan secara baik dan adil antara lain konflik terkait investasi pengelolaan lahan untuk perkebunan dan Peternakan di daratan Sumba oleh PT Muria Sumba Manis (PT MSM) dan PT Asia Beef yang tidak saja merugikan bahkan mencaplok tanah ulayat masyarakat adat Sumba serta berpotensi pula merusak kawasan hutan, pantai dan cagar budaya yang menjadi ikon pariwisata Sumba,” katanya. //delegasi(hermen)
