Kupang, Delegasi – Demi menggembleng calon tenaga kerja professional yang mampu bersaing di Era Pasar Bebas, khususnya Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) maka pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyerahkan pengelolaan UPT PTK NTT ke Kementerian Tenaga Kerja.
Demikian dikatakan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) NTT, Bruno Kupok kepada media ini beberapa waktu lalu di ruang kerjanya. Menurut Bruno, mesti dilakukan karena untuk menghasilkan tenaga kerja yang professional dan mampu bersaing di era pasar bebas, dibutuhkan anggaran yang sangat besar.
“Perlu investasi yang sangat besar untuk membangun dan mengelola UPT PTK yang mampu menghasilkan tenaga kerja yang benar-benar professional dan mampu bersaing di era pasar bebas. Kita tidak punya cukup dana untuk itu. Karena itu, Bapak Gubernur telah mengirim surat kepada Departemen Tenaga Kerja agar UPT PTK NTT dikelola oleh pemerintah pusat,” jelas Bruno.
Bruno menjelaskan, masuknya arus investasi ke NTT yang semakin meningkat akhir-akhir ini harus diantisipasi dengan penyiapan calon tenaga kerja dari NTT. “Jika tidak tenaga kerja dari luar NTT, bahkan luar negeri yang akan masuk. Dan itu tidak bisa dibendung oleh siapapun. Sekarang ini banyak hotel berbintang dibangun di berbagai daerah di NTT, tapi kalau juru masaknya saja harus didatangkan dari luar NTT maka dampak ekonominya (multiplier effect) rendah.
Menurut Bruno, karena besarnya biaya maka pihaknya telah bekerja sama dengan pihak ketiga dalam melatih calon tenaga kerja. Ia mencontohkan, pihak telah bekerjasama dengan Toyota untuk melatih calon perakit mobil Toyota yang kemudian direkrut oleh perusahaan tersebut.
“Untuk kerjasama ini, pihak Toyota mendatangkan 4 unit mobil baru yang dipakai untuk latihan. Nilai mobilnya saja sudah miliaran. Itu hanya untuk mobil Toyota. Belum jenis mobil lain. Jenis pelatihan lain juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jadi memang dibutuhkan investasi yang cukup besar untuk membangun UPT PTK yang handal dan mampu mencetak tenaga-tenaga professional,” tandas Bruno.
Ia berharap melalui pengelolaan oleh pemerintah pusat, UPT PTK NTT mampu mencetak calon-calon tenaga kerja professional yang mampu bersaing di era pasar bebas saat ini. “Era pasar bebas ini tidak bisa kita bendung, karena itu mau tak mau kita harus membina dan menghasilkan tenaga kerja yang professional,” ujarnya.
Mengirim tenaga kerja sebanyak-banyaknya ke luar negeri, lanjut Bruno, bukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah pengangguran di NTT. “Kalau yang dikirim tidak memiliki atau dibekali keterampilan yang memadai, justeru akan menjadi masalah di kemudian hari. Sebenarnya kita perlu membekali mereka terlebih dahulu dengan keterampilan yang memadai sebelum dikirim ke luar negeri, tapi kita punya keterbatasan fasilitas dan dana untuk itu,” paparnya.//delegasi.hermen/ mi/ian/ger
