Kupang, Delegasi.com – Gubernur Nusa Tenggara Timur, Frans Lebu Raya berharap tahapan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2018 berjalan dengan aman, dan tidak terjadi gesekan-gesekan yang menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.
Demikian dikatakan Gubernur Nusa tenggara Timur Frans lebu Raya saat Rapat Kerja Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan Walikota dan para Bupati se-Nusa Tenggara Timur di Kupang, Rabu (15/11/2017) di Kupang.
Kegiatan yang mengambil tema, “ Membangun Indonesia di Nusa Tenggara Timur.”
Raker yang dilaksanakan di Aula Fernandez Lt. 4 Gedung Sasando Kantor Gubernur NTT tersebut dipimpin langsung Gubernur NTT Frans Lebu Raya, dan dihadiri para bupati/walikota se-Nusa TenggaraTimur, serta Forkopimda dan pimpinan OPD lingkup Pemprov NTT.
Dalam Raker itu, Gubernur Frans Lebu Raya menyampaikan beberapa hal yang dilaksanakan ke depan, antar lain soal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di 10 kabupaten tahun 2018. “ Kita mesti memastikan, bahwa penyelenggaraan pemilukada itu berjalan lancar dan sukses. Ini harus kita pastikan pilkada Gubernur dan pilkada 10 bupati”, kata Gubernur Lebu Raya.
Karena itu, Gubernur meminta para bupati dan wali kota supaya koordinasi dengan KPU, Panwaslu dan institusi keamanan untuk menjamin kelancaran dan keamanannya.
“ Itu hal yang penting, saya minta bapak ibu sekalian”, harap Lebu Raya kepada peserta Rker. Selain itu, juga pemantauan persiapan logistik nanti, kemudian petakan secara dini.
Dimana titik rawan untuk menjaga suasana tetap kondisif dalam pelaksanaan pilkada.
Tentu melibatkan berbagai komponen apakah itu tokoh masyarakat, tokoh adat, lembaga – lembaga keagamaan dan seterusnya.
“ Beberapa kali kita menyelenggarakan pemilukada selalu ada gesekan, tapi pengalaman kita bisa segera diatasi. Dan kita berharap tahun 2018 akan lebih baik, lebih tenang. Gesekan – gesekan ditengahmasyarakat ini mesti bisa dicegat terutama gesekan – gesekan lain terkait sebelum pilkada”, tambah Gubernur.
Kata Lebu Raya, identifikasi tahapan yang paling rawan dari rangkaian keseluruhan tahapan pilkada.
“Diidentifikasi dengan baik dan bagaimana mengantisipasi pengamanannya,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur berharap di 10 kabupaten yang menyelenggarakan pilkada, supaya NPHD segera ditandatanganinya.
“ Saya tahu, KPU sudah ditandatangani NPHD. Tapi di Panwaslu masih ada beberapa kabupaten yang belum selesai penadatanganan. Karena itu, saya mita para bupati segera menyelesaikan penadantanganan NPHD untuk pilkada”, ujarnya.
Terkait dengan pelayanan pemilih yang menggunakan e-KTP, menurut, masih ada masalah terkait dengan pendataan penbduduk “ Kita tahu masih ada masalah terkait dengan pendataan penduduk kita melalui program e-KTP. Tapi mudah – mudahan dengan saat ini lebih gencar dilaksanakan perekaman, kemudian pendistribusian e-KTP kepada penduduk mudah – mudahan segara terselesaikan”, katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa data pemilih sementara (DPS) supaya disiapkan dengan sebaik – baiknya.
Dan mesti disosialisasi juga dengan sebaik – baiknya.
“ Satu persoalan kita adalah setelah menerima DPS itu menempelnya di kantor desa dengan haraan kita masayarakat datang, apakah ada namanya atau tidak. Kadang – kadang masyarakat kita tidak peduli dengan hal itu. Karena itu, perlu dilakukan sosialisasi sebaik – baiknya”, kata Gubernur.
Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT selaku Ketua Panitia Penyelenggara Raker 2017 dalam laporannya menyampaikan tujuan pelaksanaan Rapat Kerja yakni, merekam berbagai hal (progres, kendala dan diskusi solusi) terkait penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di daerah ini.//delegasi (juan pesau)
