KUPANG, Delegasi.Com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kupang melakukan unjuk rasa di Gedung DPRD NTT, menyoroti Kinerja Gubernur dan Wagub NTT selama setahun kepemimpinan mereka.
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kupang mendatangi Gedung DPRD NTT, Senin (23/9/2019).
Para mahasiwa itu menyoroti sejumlah persoalan yang terjadi di NTT, dalam kepemimpinan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat dan Wakil Gubernur NTT, Josef A Nae Soi, selama setahun terakhir.
Pantauan media, seperri dirilis Pos Kupang.com, sekitar pukul 10.00 wita, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam HMI Cabang Kupang itu tiba di Gedung DPRD NTT.
Mereka membawa sejumlah karton, baliho, bendera Merah Putih dan bendera HMI.
Saat tiba di tempat itu, mereka sempat berorasi beberapa menit, persis di depan pintu masuk Gedung DPRD NTT.
Dalam aksi damai tersebut, mereka dikawal oleh aparat kepolisian dan Satuan Pol PP Provinsi NTT.
Kehadiran mahasiwa ini tepat dengan adanya rapat DPRD NTT yang membahas agenda pelantikan pimpinan definitive DPRD NTT.
Setelah usai berorasi, para mahasiswa tersebut dipersilakan masuk ke Ruang Rapat Komisi I DPRD NTT.
Para mahasiswa itu diterima beberapa anggota DPRD NTT, yakni Vincent Pata, Junus Naisunis, Maria Nuban Saku dan Leo Lelo.
Pertemuan ini dipimpin Ketua Fraksi PKB, Junus Naisunis.
Koordinator Lapangan, Ibnu Tokan, mengatakan, kehadiran mereka untuk menyampaikan aspirasi terkait sejumlah persoalan yang terjadi di Provinsi NTT.
“Kehadiran kami untuk berdiskusi soal evaluasi kinerja Pemprov NTT dalam setahun terakhir ini, ” kata Ibnu Tokan.
Dia mengatakan, ada teman-teman lain fokus pada isu-isu nasional, tetapi kehadiran HMI Cabang Kupang memilih isu-isu lokal, isu yang ada di NTT tercinta ini,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua HMI Cabang Kupang, Adrian, mengatakan, kehadiran mereka di gedung para wakil rakyat NTT itu, setelah mereka mencermati sejumlah persoalan yang terjadi selama setahun terakhir di NTT.
Dikatakannya, ada beberapa persoalan yang sampai saat ini belum ditangani, yakni pertama soal pendidikan, kesehatan, traficking.
“Dalam bidang pendidikan, ada orang yang tidak mampu melaksanakan pendidikan di PT, pemerintah harus hadir agar SDM di NTT bisa menyaingi daerah lain,” kata Adrian.
Dia juga mengatakan, masalah lain adalah gizi buruk yang mengakibatkan lebih dari 200 anak di Sumba Timur kini menderita gizi buruk.
Sedangkan soal Gubernur dan Wagub NTT, sejauh yang diamati, hanya strategi politik semata untuk mendulang suara masyarakat.ketika mereka terpilih, terobosan yang menyata belum terlihat secara jelas.
“DPRD harus hadir mengawal semua in. Jangan sampai wakil rakyat itu sebagai pelengkap. Untuk itu DPRD harus mengawal kebijakan pemerintah agar berpihak pada rakyat,” katanya.
Mengenai human trafficking, HMI merasa bahwa sampai saat ini persoalan ini belum selesai.
“Harus ada pembentukan satgas di tiap kabupaten sehingga siapapun orangnya yang akan megikuti TKI Ada kontrol dari pemerintah,” katanya.
Maria Nuban Saku saat itu mengatakan, di bidang kesehatan sudah menjadi masalah serius dan membutuhkan perhatian publik.
“Apa yang disampaikan oleh adik-adik dari HMI Cabang Kupang ini benar, bahwa masalah kesehatan di NTT masih terjadi. Ada kendala juga soal tenaga medis yang masih kurang,” kata Maria.
Soal gizi buruk, ia mengakui akibat perhatian dan pendampingan dari tenaga medis yang masih kurang.
Vincen Patta saat itu meminta agar HMI Cabang Kupang menyerahkan point-point persoalan dan solusi yang ditawarkan HMI Cabang Kupang.
Permintaan Vincen tidak dilayani oleh mahasiswa karena mereka mengharapkan setelah diskusi barulah menyerahkan ke DPRD NTT.
Junus Naisunis mengatakan, pihaknya juga harus mendengar juga dari lapangan sehingga kehadiran HMI Cabang Kupang patut diaspirasi.
“Memang ada banyak hal, tapi baru satu tahun, jadi kita belum begitu melihat banyak hal,” kata Junus.
Terkait soal rumah sakit terapung, ia mengakui, dana yang dibutuhkan cukup besar dengan sistem multiyears.
(*/ger wisung)
