Berdasarkan sejumlah informasi intelijen, Perdana Menteri Sri Lanka, Ranil Wickremeshinghe, Zahran adalah seorang pemuka agama Islam berbahasa Tamil dari timur negara tersebut.
Nama Zahran tak asing lagi bagi intelijen dan beberapa pemimpin umat Muslim di Sri Lanka. Ia dikenal sebagai tokoh dengan pandangan ekstrem.
Pertemuan itu sudah dimulai sejak 2016, ketika Zahran mulai rajin mengunggah video berisi dukungan terhadap ISIS.
Menurut mereka, Zahran hanya tokoh kecil yang memiliki pengikut tak lebih dari 200 orang. Meski kecil, dalam salah satu videonya Zahran pernah mengancam bakal menyerang warga sipil menggunakan kendaraan bermuatan bahan peledak.
R. Abdul Razziq selaku sekretaris jenderal salah satu kelompok Islam di Sri Lanka, Jemaah Tauhid Ceylon, pun sudah memperingatkan para pejabat kontra-terorisme mengenai potensi bahaya yang ditimbulkan Zahran.
Namun, peringatan itu diabaikan. Razziq heran karena aparat sangat cepat memberangus kelompok militan lainnya, seperti Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE).
“Mereka menghancurkan LTTE, tapi saya tidak tahu mengapa mereka membiarkan Zahran,” tutur Razziq.
Farhan Faris, asisten manajer kelompok Islam lainnya, All Ceylon Jamiyyathul Ulama (ACJU), juga mengaku sudah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan pejabat pertahanan Sri Lanka untuk membahas masalah Zahran.
Pertemuan terakhir digelar pada 2 Januari lalu. Saat itu, delegasi ACJU bertemu dengan Menteri Pertahanan Sri Lanka, Hemasiri Fernando, yang juga merupakan kepala staf Presiden Maithripala Sirisena.
“Kami mengatakan kepada mereka bahwa orang ini sangat berbahaya. Mereka harus mengambil tindakan, tapi sekarang semua sudah terlambat,” katanya.
Perdana Menteri Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, menuding ada pihak-pihak yang sengaja menyembunyikan informasi peringatan ancaman serangan oleh kelompok Zahran.
Menteri Badan Usaha Milik Negara, Lakshman Kiriella, mengatakan bahwa laporan ancaman serangan teror di sejumlah gereja dan hotel itu diterima dari intelijen India pada 4 April lalu.
Tiga hari kemudian, Sirisena menggelar rapat Dewan Keamanan karena dia bertanggung jawab dalam bidang itu. Namun, kata Kiriella, informasi itu justru tidak disebarkan ke pejabat lain.
Informasi itu kemudian menyebar di kalangan aparat keamanan pada 11 April, tapi tidak disikapi secara serius.
Wickremesinghe mengaku tidak diajak rapat atau diberi laporan soal potensi ancaman itu.
“Seseorang sengaja mengendalikan informasi ini. Dewan Keamanan sudah bermain politik. Ini harus diusut,” kata Kiriella.
//delegasi(Cnn)
