Jakarta, Delegasi.com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat dinilai mengangkangi aturan Tata Tertib (Tatip) serta Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat yang menjadi acuan dan dasar dalam melakukan Musyawarah Cabang (Muscab) yang berlangsung di Larantuka –Flotim belum lama ini. Selain mengangkangi Tatip, ARD/ART, DPP juga mengangkai petunjuk pelaksana (Juklak) partai.
“DPP telah dengan tahu dan mau melanggar AD/ART Partai Demokrat”, papar Fransiskus Sukmaniara salah satu peserta Muscab melalui keterangan tertulisnya yang diterima wartawan di Jakarta, Selasa (28/03/17).
Menurut Frans, adanya peserta Muscab ilegal dan masuk dalam arena persidangan dan disetujui melalui kewenangan sepihak DPP Partai Demokrat. Bahkan Sukmaniara menejelaskan mekanisme ini tidak bedanya juga saat Musda PD DPD Provinsi NTT tahun kemarin.
Pimpinan sidang lanjutnya, dengan sangat otoriter menetapkan Pengurus Anak cabang (PAC) yang ilegal disahkan dalam sidang demi menggulingkan para Ketua DPC selaku petahana dan menggolkan orang sebagai ketua DPC seturut keinginan DPP Partai Demokrat dengan melanggar kewenangan DPD Partai Demokrat yang sah.
“Muscab ini dipandang sangat otoriter dengan menetapkan PAC yang ilegal disahkan dalam sidang demi menggulingkan para Ketua DPC selaku petahana menggolkan orang yang dikehendaki seturut keinginan DPP”, jelasnya.
Menindaklanjuti sikap arogansi DPP ini, DPC Partai Demokrat sedaratan Flores akan melakukan langkah politik dan langkah-langkah langkah hukum.
“Ini Muscab terburuk dan seluruh DPC Partai Demokrat sedaratan Flores akan melakukan langkah politik dan langkah hukum terhadap kesewenangan ini”, tegasnya.
Seperti diketahui, Muscan III Partai Demokrat sedaratan Flores dilaksanakan secara serentak pada Senin (27/3/2017) di Larantuka, Flores Timur NTT.
Sementara Haji Pua Saleh, Ketua DPC dimisioner Partai Demokrat Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur pasca digelarnya Muscab serentak di Flores Timur, Senin (27/3/2017).
Menurut Haji Saleh, Muscab Partai Demokrat III di Flotim merupakan langkah mundur dan menjijikan. Petinggi-petingi Demokrat di DPP PD yang selama ini menampakan dirinya sebagai Politisi Nasional ternyata tidak lebih baik dari kader-kader Demokrat di daerah.
“Mereka dengan tegas dan lantang menyuarakan agar seluruh kader Demokrat disemua tingkatan harus taat dan tunduk pada aturan AD/ART partai yang mereka ciptakan dan mereka tetapkan sebagai dasar hukum dari partai ini, tapi nyatanya mereka-mereka adalah pendusta dan menjijikan,” papar Saleh Selasa (28/3/2017).
Lebih lanjut Ia mengatakan, pihak-pihak ini telah merusak perjuangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku pendiri dan Ketua Umum Partai Demokrat yang lagi gencar-gencarnya memperjuangkan dan memperbaiki kader-kader Demokrat di seluruh Indonesia.
“Jika hal ini dibiarkan maka, dapat merusak perjuangan pak SBY yang saat ini sedang berbenah diri menuju kearah yang lebih baik lagi,” tegas Saleh.
Ia mewakili DPC Daerah Flores meminta agar Ketua Umum Partai Demokrat untuk membatalkan hasil Muscab III di Flores Timur dan tidak menerbitkan SK para ketua-ketua terpilih karena Muscab yang ilegal dan melanggar AD/ART partai Demokrat.
Pihaknya sebagai kader mencintai partai Demokrat dan tidak mau dihancurkan oleh orang-orang yang hendak merusak citra Partai Demokrat. //delegasi(hermen/germanus/*)
