Dirilis pos kupang.com, Yucun menyampaikan hal ini ketika dikonfirmasi terkait peristiwa yang terjadi di dalam rapat paripurna DPRD NTT, Senin (17/9/2018).
Ia dikonfirmasi terkait interupsi yang dilakukan oleh Noviyanto saat sidang paripurna, kemudian dibentak oleh Gubernur NTT.
Menurut Yucundianus, interupsi itu merupakan salah satu bagian dan dinamika di dalam sebuah forum.
Apalagi di DPRD dan apa yang dilakukan Noviyanto masih dalam kewajaran.
“Karena itu, saya minta tidak usah saling menanggapi, tapi diharapkan agar ke depan tidak terjadi lagi. Unsur pemerintah itu ekskutif dan DPRD dan keduanya sejajar, karena itu harus saling menghargai, apalagi di dalam forum paripurna,” katanya.
Ketua DPW PKB NTT ini mengatakan, apa yang terjadi itu bisa diredam dan dirinya meminta tidak dibesar-besarkan lagi.
“Ini bisa kita redam dan saya sudah sampaikan ke Pak Noviyanto dan teman-teman agar masalah itu tidak diperpanjang. Hanya saja kita minta supaya mari kita saling menghargai,” ujarnya.
Dia juga mengharapkan kedepan kasus itu menjadi catatan gubernur agar tidak lagi terjadi hal yang sama. “Saya juga sesalkan kenapa kondisi itu harus terjadi,” ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Sidang paripurna DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan agenda Pengantar Nota Keuangan atas Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) daerah itu diwarnai aksi di luar kelaziman. Betapa tidak, gubernur di provinsi berbasis kepulauan itu Viktor Bungtilu Laiskodat melakukan aksi bentak kepada anggota DPRD yang melakukan interupsi.
Aksi itu dilakukan Viktor saat salah seorang anggota DPR NTT Noviyanto Umbu Pati Lende menginterupsi dan menyampaikan beberapa hal terkait materi sidang tersebut. Aksi yang tak biasa itu lalu diredam oleh Ketua DPRD NTT Anwar Pua Geno yang memimpin paripurna tersebut dan Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi.
Anggota DPRD NTT Noviyanto Umbu Pati Lende usai sidang kepada wartawan, Senin (17/9/2018) mengatakan bahwa aksi yang dilakukan gubernur kepadanya adalah yang pertama terjadi di dunia khususnya di Indonesia.
Bagaimana mungkin seorang gubernur bebas melakukan aksi bentak dan memarahi wakil rakyat yang sedang memberikan pendapat di forum sidang resmi dewan.
“Saya ini anggota dewan dan wakil rakyat, masa saya dibentak saat menyampaikan pendapat saya soal materi sidang. Kan aneh dan menurut saya ini baru pertama terjadi di Indonesia,” katanya.
Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan semestinya dari aspek mekanisme, pemerintah yang dalam hal ini gubernur baru bisa menyampaikan pernyataan atas peenyataan anggota dewan setelah mendapatnkesempatan dari pimpinan sidang yang dalam hal ini Ketua DPRD NTT.
Mekanisme ini sudah baku dan berlaku umum. “Nah yang terjadi hari ini gubernur langsung lakukan aksi membentak saya. Bahkan dia menyapa saya dengan kata ‘kau’ yang tak lazim. Ini apa,” katanya.
Secara kelembagaan, lanjut Noviyanto aksi gubernur itu telah merendahkan martabat lembaga DPRD NTT termasuk masyarakat yang ada di provinsi ini.
“Saya kan duduk di sini atas amanat rakyat. Jika saya diperlakukan seperti ini maka saya sudah dilecehkan dan itu artinya rakyat juga dilecehkan,” kata Anggota DPRD daerah pemilihan Sumba itu.
//delegasi(pos kupang/hermen)
