Kupang, Delegasi.Com – Lembaga DPRD NTT mendorong, minimal pada tahun 2019 mendatang, jumlah SMA dan SMK yang menyelenggarakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) sebesar 50 persen dari total 571 sekolah yang tersebar di 22 kabupaten/kota.
Demikian disampaikan Anggota Komisi V yang membidangi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPRD NTT, Winston Neil Rondo kepada Delegasi.Com di Kupang, Jumat (16/11/2018).
Winston yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTT ini mengatakan, dalam pembahasan anggaran untuk APBD NTT 2019, telah disepakati untuk mengalokasikan anggaran yang cukup dalam rangka persiapan pelaksanaan UNBK 2019 tingkat SMA dan SMK. Dengan kondisi geografis dan belum semua sekolah terjangkau oleh layanan listrik dari PT PLN (Persero) serta kemampuan keuangan daerah, belum dapat menjawabi amanat nasional. Dimana amanat nasional mengharuskan 100 persen sekolah menyelenggarakan UNBK.
“Kita targetkan minimal 50 persen sekolah tingkat SMA dan SMK di NTT pada tahun 2019 menyelenggarakan UNBK. Minimal sekolah- sekolah yang sudah ada akses listrik dan jaringan internet, menyelenggarakan UNBK,” kata Winston.
Ketua Fraksi Partai Demokrat ini menyatakan, untuk mewujudkan target pelaksanaan UNBK dimaksud, sekitar 120 sampai 130 SMA dan SMK di NTT akan mendapat bantuan komputer yang pengadaannya melalui APBD NTT 2019. Total anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan komputer ini lebih kurang Rp16 miliar.
“Diharapkan, dengan adanya pengadaan komputer itu, jumlah sekolah yang menyelenggarakan UNBK, minimal bisa mencapai target yang ditetapkan yakni 50 persen,” papar Winston.
Pada kesempatan itu ia mengungkapkan, untuk mendukung pengembangan mutu pendidikan, telah disetujui untuk dialokasikan anggaran untuk memfasilitasi musyawarah guru mata pelajaran. Memang selama ini, kegiatan musyawarah ini dijalankan tapi mereka laksanakan secara mandiri. Padahal musyawarah guru mata pelajaran ini sangat dibutuhkan terkait keseragaman mutu dan metode pengajaran serta penyusunan soal ujian. Diharapkan, dengan adanya dukungan anggaran nanti, kegiatan musyawarah guru mata pelajaran ini lebih ditingkatkan dan mutu pendidikan akan semakin lebih baik.
“Kita berharap, ke depan upaya pendekatan dengan menggunakan delapan prinsip pendidikan benar- benar dijalankan. Prinsipnya, kami menjaga terus berbagai urusan yang bersentuhan dengan bidang pendidikan,” tegas Winston.
Ia menambahkan, tahun depan APBD NTT tidak lagi mengalokasikan anggaran untuk perbaikan atau rehab gedung sekolah. Semua kegiatan berkaitan dengan hal dimaksud, sepenuhnya diserahkan ke pemerintah pusat. Permohonan bantuan disampaikan melalui aplikasi khusus yang disiapkan oleh Kementerian Pendidikan.
Untuk itu, pemerintah melalui Dinas Pendidikan diharapkan segera mendata semua sekolah SMA dan SMK untuk memastikan kondisi gedungnya. Bagi sekolah yang gedungnya harus direhab atau diperbaiki, hendaknya segera diajukan ke pemerintah pusat, pemerintah pusat melalui kementerian terkait bisa menjawabnya,” harap Winston.//delegasi(Mario/hermen)
