Kupang, Delegasi.Com – Ketua Komisi V yang membidangi Kesra DPRD NTT, Jimmy Sianto mengatakan, kondisi sekolah- sekolah swasta di NTT masih jauh dari harapan. Bahkan lebih parah lagi, sekolah swasta yang berada di ibu kota provinsi atau kabupaten/kota agak lebih baik, bila dibandingkan dengan yang berada di ibu kota kecamatan atau desa. Karena itu Pihanya meminta pemerintah tidak boleh mendikotomikan sekolah swasta. Sekolah swasta sebagai anak tiri dan sekolah negeri sebagai anak kandung. Karena sama- sama memiliki tugas yang sama yakni mendidik dan mencerdaskan anak- anak bangsa.
“Dalam pembahasan di dewan, baik di tingkat komisi maupun badan anggaran, kita terus dorong agar ada intervensi anggaran untuk sekolah- sekolah swasta,” ujar Jimmy, saat memberikan Materi pada kegiatan Pelatihan Manajemen Mutu Untuk Akreditasi Sekolah Swasta se- NTT di Kupag, Senin (17/12). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) NTT.
Ia menyampaikan, lembaga DPRD NTT melalui Komisi V sedang membahas rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Memang ranperda ini sudah disosialisasikan ke sekolah- sekolah untuk mendapat masukan dalam rangka penyempurnaan. Karena banyak aspek yang harus disempurnakan, sehingga pihaknya telah meminta pimpinan dewan untuk menunda penetapannya menjadi peraturan daerah (Perda).
“Kami minta sekolah- sekolah swasta terlibat dalam kegiatan penyempurnaan ranperda dimaksud. Kami berkomitmen agar adanya perlakuan yang sama antara sekolah swasta dan negeri,” tandas Jimmy.
Ketua Umum BMPS NTT, Winston Neil Rondo menyatakan, BMPS bertugas untuk melakkan advokasi dan fasilitasi sekolah- sekolah swasta. Karena itu pihaknya terus berjuang agar sekolah swasta selalu bekerja sama dalam membangun kebersamaan. Karena bayak sekolah swasta yang belum terakreditasi. Diharapkan melalui kegiatan ini, ada kebersamaan diantara sekolah- sekolah swasta untuk meningkatkan mutu pendidikan.
//delegasi(hermen)
