Ketua DPD Partai Demokrat NTT, Leonardus Lelo, didampingi Jajaran Pengurus DPP Partai Demokrat, Anita Yacoba Gah, Ardi Mbalembout, Gustaf Tampmbapa dan Elfira Kaunang serta Ketua Bakonstra DPD Partai Demokrat NTT, Anton Gah saat memberikan keterangan Pers usai rapat Konsolidasi Partai DPD Partai Demokrat NTT di Kupang, Sabtu 5 Februari 2022. //Foto: Delegasi.com(Hermen Jawa)
DELEGASI.COM, KUPANG – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar kegiatan konsolidasi partai yang berlangsung di Hotel Grand Mutiara dengan protokol kesehatan yang ketat. Sabtu, 5 Februari2022.
Konsolidasi tersebut dihadiri oleh seluruh pengurus baru DPD Partai Demokrat NTT serta Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Kota se-NTT, juga dihadiri jajaran Pengurus Pusat DPP Partai Demokrat.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman dalam arahannya kepada kader mengatakan bahwa tujuan dilakukannya konsolidasi ialah untuk menghidupkan kembali mesin partai, nyalakan kembali mesin partai dan langkah untuk menyatukan kembali kekuatan merebut kekuasaan menang dalam pemilu 2024.
“Menang Pilpres, menang Pileg dan Pilkada dengan suara bulat dan komitmen yang penuh untuk mendukung AHY sebagai calon presiden 2024 mendatang,”
Kedua, fokus melangkah maju bersama kader-kader yang sudah terbukti militansi, solid, kompak dan loyal pada partai. Ketiga, menyamakan semua elemen pandangan partai untuk menjalankan agenda demokrasi bersama dengan program-program prioritas Demokrat.
Menurut BKH, konsolidasi ini juga sebagai upaya menguatkan dan menyatukan sikap bahwa pemilihan ketua DPD partai Demokrat NTT sudah berlangsung secara benar, betul dan transparan sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga (AD/ART) dan peraturan organisasi.
“Walaupun setelah ditetapkan Leo Lelo sebagai Ketua DPD Partai Demokrat , ada sedikit dinamika yang terjadi, saya anggap itu hal yang biasa-biasa saja. Makanya saya tidak menganggap itu sesuatu yang luar biasa,” ujar BKH
BKH juga menegaskan bahwa musuh kita itu bukan sesama anggota Partai.
” Saya tidak ingin ada anggota partai yang menjadi agen untuk partai lain. Jangan, ” tegas BKH
Sementara itu, ketua DPD Partai Demokrat NTT, Leonardus Lelo, mengatakan bahwa konsolidasi Partai Demokrat hari ini dalam rangka memperteguh kebersamaan soliditas antara sesama kader.
“Jika masih ada yang tidak suka dengan saya, lupakan itu, Mari kita sama-sama membangun partai Demokrat di NTT. Saya memiliki komitmen yang kuat karena bukan untuk kebutuhan pribadi saya,” ujarnya.
Pada kesempatan itu juga, Leonardus Lelo juga menanggapi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh simpatisan Jefri Riwu Kore (Jeriko) bahwa yang melakukan aksi demonstrasi itu karena mereka mencintai partai Demokrat.
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar kegiatan konsolidasi partai yang berlangsung di Hotel Grand Mutiara dengan protokol kesehatan yang ketat. Sabtu, 5 Februari 2022. //Foto: Delegasi.com(Hermen Jawa)
Kalau mereka mencintai Partai Demokrat, saya harap mereka kembali ke rumah masing-masing dan merenung kembali bahwa Partai Demokrat ada mekanisme dan aturan yang sudah ada dalam AD/ART Partai dan Peraturan Organisasi.
” Sekali lagi saya tegaskan bahwa pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat NTT tidak ada penyimpangan. Itu sudah ada pada AD/ART dan peraturan organisasi No 2 Tahun 2021, tanggal 3 Mei 2021, dimana dalam Musyawarah Daerah (Musda) hanya menetapkan calon ketua DPD dengan syarat mendapat dukungan minimal 20 persen, “tegasnya.
Tahap lanjutannya itu,lanjut Lelo, ada di peraturan Kepala Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) dan dilanjutkan dengan fit and proper tes yang dilakukan oleh Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Kepala BPOKK. Tahap akhir keputusan ada ditangan Ketua Umum.
“Ini sudah sesuai dengan konstitusi Partai, ” tegasnya.
Menurut Leo Lelo, yang juga anggota DPRD Provinsi NTT itu, pada tahun 2024, Partai Demokrat NTT menargetkan untuk DPR RI minimal 4 Kursi, DPRD Provinsi minimal 8 Kursi dan untuk DPRD Kota dan Kabupaten minimal 50 persen untuk menjadikan pimpinan Fraksi.
