JAKARTA, DELEGASI – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mempersilakan Partai Demokrat melaporkan dugaan pencemaran nama baik yang menuding Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai sosok di balik aksi-aksi penolakan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
Sebelumnya, nama SBY dituding sebagai salah satu aktor intelektual aksi demonstrasi penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang berakhir rusuh.
“Ya lapor aja yang merasa dirugikan. Itu kan, saya ketika mengklarifikasi itu tadi, bahwa saya tidak tahu menahu saya klarifikasi apa, pemerintah enggak pernah sebut SBY,” kata Mahfud dalam program Mata Najwa yang disiarkan langsung Trans 7, Rabu (14/10) malam.
“Kita tahu aktor-aktornya, ndak ada nama Pak SBY di situ, saya ikut rapat di situ, di dalam,” klaim Mahfud.
Pada acara televisi yang sama, Anggota DPR dari Fraksi Demokrat Benny Kabur Harman mengatakan pihaknya meminta pemerintah memperjelas tudingan terhadap SBY itu karena semua memiliki rentetan kronologi yang berawal dari pernyataan para menteri-menteri Jokowi mengenai ada aktor di balik aksi tolak omnibus law UU Ciptaker yang berujung ricuh.
“Bagaimana hubungannya, jadi ada rentetan. pemerintah menyebut ada yang mendalangi. lalu di medsos itu dengan jelas menyebutkan nama presiden ke enam, lalu negara membiarkan,” ujar Benny.
“Kalau memang omongannya di medsos tidak betul, tindaklah dia, dia yang sebetulnya, orang ini yang sebetulnya menyebarluaskan hoax.tapi negara melakukan apa, negara membiarkan. ini yang tidak masuk akal,” imbuhnya.
Dia pun kembali mempersilakan Demokrat melaporkan saja pihak yang disebutkan telah menyebar hoaks tersebut.
