Maumere, Delegasi.Com — Mantan anggota DPRD Sikka menyayangkan batalnya penetapan Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2019, mengingat jadwal penetapannya yang mepet diakhir Agustus 2019.
“Bisa jadi koordinasi antara pimpinan DPRD Sikka dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kabupaten Sikka, di bawah kordinasi Sekda tidak berjalan baik,” kata Faustinus Vasco, mantan anggota DPRD Sikka, Kamis (29/8/2019), dikutip Cendananews.com.
Padahal sidang tersebut, kata Vasco, sangat penting karena ada penetapan sebuah Ranperda menjadi Perda. Selain itu, ada penetapan Peraturan daerah (Perda) APBD Perubahan tahun anggaran 2019.
Bisa juga ada beberapa hal yang telah disepakati saat asistensi di pemerintah provinsi terjadi beda pandang antara pemerintah dan DPRD Sikka. Dengan begitu kedua lembaga ini bisa disimpulkan tidak berjuang untuk masyarakat.
“APBD Perubahan bukan tidak ditetapkan tetapi batal ditetapkan karena sidang paripurna DPRD Sikka yang dilaksanakan Sabtu (24/8/2019) batal dilaksanakan. Padahal masa bakti anggota DPRD Sikka tahun 2014-2019 berakhir Minggu (25/8/2019),” tegasnya.
Yani Making, mantan anggota DPRD Sikka lainnya mengaku anggota dewan sudah hadir sebelum rapat paripurna masa akhir tugas DPRD Sikka masa bakti 2014-2019. Namun tiba-tiba ada pembatalan yang disampaikan sekertaris dewan.
“Ada beberapa hal dalam Ranperda Dana Pendidikan yang belum ada kata sepakat. Makanya draft Ranperda tersebut dikembalikan ke pemerintah untuk diperbaiki,” sebutnya.
Dengan batalnya penetapan Perda APBD Perubahan kata Yani, kemungkinan besar APBD Perubahan tahun anggaran 2019 tidak bisa ditetapkan. Hal ini sebutnya, mengingat waktu akhir penetapannya hanya sampai tanggal 31 Agustus 2019.
“Masa berakhirnya penetapan APBD Perubahan hanya sampai akhir Agustus 2019. Pada September 2019 sudah masuk kepada pembahasan APBD tahun 2020 bersama anggota dewan yang baru,” jelasnya.
Yani sangat menyayangkan batalnya penetapan Perda APBD Perubahan. Dengan demikian beberapa usulan anggaran termasuk dana beasiswa pendidikan batal ditetapkan.
Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo saat ditanyai wartawan usai pelantikan DPRD Sikka masa bakti 2019-2024 mengatakan, pembatalan penetapan APBD Perubahan hanya masalah teknis saja.
“Hari Sabtu kan hari libur jadi ini masalah waktu saja, jadi bisa ditunda. Nomor dari provinsi juga belum turun dan hal-hal yang harus disinkronisasi belum pas sesuai arahan dari provinsi,” jelasnya.
Robi, demikian sapaannya menambahkan, perlu dilakukan rapat asistensi lagi dengan pihak provinsi NTT. Dirinya tegas membantah waktu penetapan bukan akhir Agustus 2019 tetapi di September 2019.
“Bukan akhir Agustus tapi pertengahan September karena ada masa transisi DPRD Sikka,” kata Robi.
//deleasi(CN/ger)
