Mataram, Delegasi.Com – Pada hari pertama rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-WBG, Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan, Direktur Eksekutif Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur BI Perry Warjiyo didampingi Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengunjungi Desa Guntur Macan pada hari Senin (8-10-2018).
Guntur Macan adalah salah satu desa terdampak gempa yang terparah pasca gempa pada Juli-Agustus lalu.
“Saya datang kesini untuk menunjukkan kami tidak melupakan Lombok, bukan karena ada gempa di Sulawesi kami jadi lupa. Presiden (Joko Widodo) juga akan berkunjung ke sini setelah dari Bali. Pemerintah sudah membangun 23.000 rumah lebih. Soal bantuan yang belum turun, itu hanya masalah administrasi saja. Mungkin masalah pertanggungjawaban nya belum selesai, jangan sampai karena dana bantuan ini ada yang masuk penjara. Jadi tidak betul kalau kami lupakan Lombok,” ujarnya kepada media saat berkeliling desa dan menyapa para korban gempa.
Dalam press rillis Biro Informasi dan Hukum Kemenko Bidang Kemaritimanyang diterima delegasi.com, Selasa(9/10/2018) Luhut saat ditanya wartawan, mengatakan kedatangannya beserta rombongan untuk menunjukkan simpati kepada para korban yang terkena gempa.
“Ini bentuk dari simpati dan solidaritas dari peserta pertemuan IMF-Bank Dunia kepada para korban gempa di Lombok ini, kemarin kan kami dan Sekjen nya (IMF) sudah ke Palu. Dari peristiwa ini kami akan memberikan usulan topik pembicaraan yaitu bagaimana penanganan masalah bencana yang kalau bisa pendanaannya itu bukan saja dari negara bersangkutan, seperti kita asuransikan. Formatnya sedang disusun oleh Menteri Keuangan dan kebetulan juga ada Ibu Lagarde ikut ke sini jadi beliau bisa bantu menyampaikannya di pertemuan tersebut. Karena Menkeu menyampaikan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk bencana ini dalam satu tahun bisa Rp 22 triliun untuk penanganan bencana. Nah kita mau lihat apakah bisa kita asuransikan sehingga kita bisa menanggungnya bersama,” kata Menko Luhut kepada media
Menkeu menjelaskan pemerintah melakukan mengelolaan untuk tanggap bencana dengan sangat hati-hati, uangnya ada tapi prosedur untuk landasan hukumnya sedang diselesaikan. Menkeu minta Gubernur NTB untuk membantu menjelaskan kepada masyarakat.
“Apakah dengan bencana Palu dana pemerintah habis? jawabannya tidak. Untuk Palu sesuai kebutuhan untuk Lombok tetap untuk Lombok. Untuk dana IMF-WB Pak Luhut sudah menggunakannya dengan hati-hati,” ujar Menkeu.
Menkeu mengatakan bantuan akan dicairkan bertahap dengan rincian bagi rumah yang bangunannya rusak berat mendapat Rp 50 juta, rusak sedang bantuannya Rp 25 juta dan rusak ringan Rp 10 juta.
“Tujuannya uangnya bukan karena uang tidak boleh diambil. Yang terjadi adalah kita harus ada bahan bangunan dulu karena pemerintah tidak ingin uang untuk bantuan perumahan sudah habis sebelum rumahnya terbangun. Jadi bukan karena uangnya tidak bisa diambil. Masalah uang jaminan hidup, akan dibayarkan kalau sudah jadi rumah yang sifatnya permanen,” jelas Menkeu sambil menerangkan pemerintah telah melakukan verifikasi untuk para penerima yang akan diberikan per orang per akun.
Ms. Lagarde menyatakan apresiasinya terhadap pemerintah Indonesia yang menangani bencana Lombok dan Sulawesi dengan cepat dan baik.
“Kami mengagumi penanganan yang dilakukan pemerintah, melihat anak-anak bisa kembali ke sekolah agar bisa mencapai apa yang dicita-citakan menjadi ilmuwan dan ahli di bidangnya masing-masing,” katanya saat menyampaikan sambutan.
Ms. Lagarde berkesempatan untuk berbicara dengan para korban gempa bumi di Desa Guntur Macan, menyaksikan para ibu mengolah kedelai untuk dijadikan tempe dan mencicipi pisang goreng yang dijual di oleh seorang ibu.
//delegasi(hermen)
