Kupang Delegasi.com – Kesenjangan pembangunan masih dialami masyarakat desa di Provinsi NTT saat ini. Hal ini terbukti hasil pembangunan khusus dibidang pertanian di NTT belum berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat desa. Padahal jika pemerintah fokus untuk membangun seluruh potensi di desa, niscaya tingkat ekonomi masyarakat desa akan menyamai masyarakat di perkotaan.
Hal ini di sampaikan Uskup Agung Kupang, Mgr. Petrus Turang,Pr, saat berdialog dengan jajaran pemerintah NTT, para tokoh agama, tokoh umat serta sejumlah organisasi kemahasiswaan seperti PMKRI, GMNI, GMKI HMI dan Forkompimda. Pernyataan Uskup Turang itu menanggapi pemaparan enam tekad program pembangunan Pemerintah NTT yang disampaikan Gubernur Frans Lebu Raya.
“Kesenjangan pembangunan di wilayah ini masih tinggi. ini bisa menimbulkan kerawanan sosial,” kata Turang. Turang menambahkan ditambah dengan perubahan iklim yang menyebabkan berkurangnya curah hujan dan hasil pertanian juga berkurang sehingga masyarakat di desa- desa tahun ini pasti mengalami kekurangan makanan. Hal ini pasti akan menimbulkan kerawanan sosial. Jika kerawanan sosial ini tumbuh maka menjadi pekerjaan tambahan bagi pemerintah daerah dan lembaga agama dalam mencari solusinya.
Kondisi sosial ekonomi seperti ini menurut Turang selalu ditemui dalam perjalanan misinya selama 20 tahun mengunjungi umat dari desa ke desa di wilayah Keuskupan Agung Kupang.
“Kondisi kesenjangan ini tetap saya temui. Terhadap kondisi kesenjangan pembangunan yang terjadi selama ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah, karena berdampak pada kerawanan sosial di masyarakat” kata Turang
Dalam upaya menekan gejala kerawanan sosial di masyarakat, Turang menyarankan pemerintah daerah harus menggunakan pendekatan pembangunan mulai dari desa melalui pembentukan kelompok-kelompok usaha dengan pola pendampingan yang rutin.
Menurut Turang, lapangan kerja sebagai sumber kehidupan masyarakat masih sangat kurang sehingga di butuhkan informasi rekayasa teknologi pertanian untuk mengelolalahan pertanian sebagai lapangan kerja masyarakat di desa. Ini untuk menekan warga desa tidak bermigrasi ke kota.
Oleh karena itu Turang mengharapkan pemerintah daerah memperhatikan dan ikut mendorong terbentuknya kelompok-kelompok usaha masyarakat di setiap desa untuk mengembangkan potensi pertanian di desa.
“Jika hal ini mampu dilakukan pemerintah provinsi dan ada koordinasi secara baik dari pemerintah daerah maka angka kemiskinan dapat ditekan, dan kesejahteraan masyarakat desa dapat terwujud,” kata Turang.
Dalam dialog tersebut Uskup Turang juga mengkritisi kebijakan pemerintah daerah yang terkesan pilih kasih dalam pengelolaan pekerjaan proyek pemerintah di NTT selama ini. Dia menilai pengerjaan proyek di NTT selama ini selalu di dominasi kontraktor – kontraktor besar seperti Waskita Karya.
“Jika hal ini terus dibiarkan maka terkesan pemerintah ikut menciptakan kesenjangan ekonomi di daerah ini. Sebaiknya pemerintah juga ikut memberi perhatian dan memberdayakan para kontraktor local di daerah sehingga mereka bisa tumbuh dan uang yang mereka peroleh tetap berputar di NTT, sekaligus penyerapan dan pemerataan lapangan kerja juga dapat terwujud.//delegasi(ger)
