“Dari 667 hektare yang ditargetkan pemerintah pusat, hanya terealisasi sebanyak 446 hektare,” kata Kepala Bidang Penyuluhan Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian Provinsi NTT Yos Umbu Wanda kepada Antara di Kupang, Senin.(26/2/2018).
Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan realisasi pembukaan sawah baru di NTT tahun 2017, melalui upaya khusus untuk meningkatkan produksi padi, jagung dan kedelai (PJK) atau dikenal dengan Upsus Pajale.
Pemerintah pusat pada tahun anggaran 2017, mengalokasikan sejumlah anggaran untuk pembukaan sawah baru seluas sekitar 667 hektare yang tersebar di 14 kabupaten di wilayah provinsi berbasis kepulauan itu.
Ke-14 kabupaten yang menjadi sasaran pembukaan lahan sawah baru itu antara lain adalah Kabupaten Kupang, Nagekeo, Manggarai, Sikka, Flores Timur, dan Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).
Menurut dia, pembukaan lahan sawah baru atas kerja sama dengan TNI itu tidak bisa tercapai karena kelayakan lahan dan sumber air tidak cukup tersedia untuk pembukaan lahan sawah baru.
“Dari hasil evaluasi kita, masalah utamanya adalah ketersediaan air yang tidak mencukupi saat musim kemarau, sehingga lokasi tersebut dibatalkan untuk pencetakan areal sawah baru.
Dia mengatakan, TNI dan masyarakat tidak mungkin menanam pada lahan yang suplai airnya tidak cukup karena berisiko gagal panen. “Kondisi inilah yang kemudian menjadi masalah dalam upaya pencentakan sawah baru,” katanya.
“Memang sudah dilakukan survei dan desain, tetapi kami juga tetap menyesuaikan dengan kondisi di lapangan, karena pada musim kemarau, sumber-sumber air umumnya mengering,” katanya menambahkan.
