YERUSALEM, DELEGASI.COM – Otoritas Palestina (PA) mengatakan akan memulihkan koordinasi dengan Israel, ini mengakhiri penangguhan yang berlangsung enam bulan.
Pada Mei, Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengumumkan penghentian koordinasi dengan Israel, termasuk kerja sama keamanan yang didukung Amerika Serikat sebagai tanggapan atas rencana Israel untuk mencaplok sebagian Tepi Barat.
“Dalam kontak internasional Mahmoud Abba, dan mengingat komitmen tertulis dan lisan yang kami terima dari Israel, kami akan melanjutkan hubungan di antara mereka seperti sebelum 19 Mei 2020,” kata menteri urusan sipil PA, Hussein al-Sheikh, Selasa (16/11).
Dilansir AFP, pengumuman itu muncul pada malam kunjungan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo ke Israel, di mana hubungan AS-Palestina tengah runtuh.
Pengumuman al-Sheikh juga datang menyusul ucapan selamat dari Abbas kepada presiden AS terpilih Joe Biden. Kemenangan Biden disebut-sebut akan memberikan harapan dalam perbaikan “hubungan Palestina-Amerika”.
Biden mengatakan pemerintahannya akan mengembalikan oposisi AS terhadap pemukiman Israel, setelah Donald Trump melanggar kebijakan AS dan konsensus internasional yang sudah berjalan puluhan tahun karena gagal mengutuk pembangunan semacam itu.
“Kami akan melanjutkan kontak dengan Israel tentang masalah keuangan, tentang masalah kesehatan, tentang masalah politik,” kata Perdana Menteri Palestina, Mohammed Shtayyeh pada Selasa.
“Keputusan itu diambil setelah menerima sepucuk surat yang menunjukkan bahwa Israel siap berkomitmen pada perjanjian yang ditandatangani dengan kami,” ucapnya dalam konferensi video yang digelar oleh Dewan Hubungan Luar Negeri yang berbasis di AS.
“Bagi kami, ini adalah langkah yang sangat penting ke arah yang benar,” ujarnya.
Dia mencatat perkembangan tersebut diikuti intervensi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Uni Eropa, dan “negara lain”.
Penangguhan koordinasi oleh Abbas telah memiliki dampak yang signifikan, termasuk dalam mengatur pemindahan pasien Palestina ke rumah sakit Israel.
Pada saat itu, Abbas mengatakan pemerintahnya tidak lagi terikat oleh “semua perjanjian dan pemahamannya dengan pemerintah Amerika dan Israel, dan semua kewajibannya termasuk yang berkaitan dengan keamanan”.
Tapi langkah untuk mencabut penangguhan itu ditentang oleh Hamas, kelompok Islam yang menguasai Jalur Gaza.
Pihaknya menyebut langkah itu sebagai “tikaman di belakang” dan Biden “tidak akan” mengakhiri pendudukan Israel yang sudah berusia setengah abad di wilayah Palestina.
//delegasi(cnn)
