Jakarta, Delegasi.Com- Sekretaris Jendral PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut temuan PKS soal 25 juta data pemilih ganda dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilpres 2019 yang dibuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan warisan pemilu 2009 silam.
“Ini kan sisa-sisa [Pemilu] 2009, Pemilu 2009 adalah titik balik demokrasi kita,” kata Hasto di Posko Pemenangan Jokowi-Ma’ruf, Menteng, Jakarta, Selasa (4/9/2018).
Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf itu menuduh perhelatan Pemilu 2009 lalu terjadi manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang masif untuk meraih kekuasaan.
Diketahui pada Pemilu 2009 lalu, Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berpasangan dengan Boediono keluar sebagai pemenang kontestasi Pilpres.
Saat itu, kata Hasto, pihaknya telah menginisiasi pembentukan panitia angket agar DPT tak dijadikan sebagai alat pemenangan bagi kandidat tertentu di Pilpres 2009.
“Di 2009 terjadi manipulasi DPT dan dijadikan alat. Saat itu kami lakukan koreksi. Saat itu terbentuk panitia angket untuk mengkoreksi agar DPT tidak dijadikan alat untuk pemenangan,” ujarnya.
Hasto lantas membandingkan perhelatan Pemilu 2009 dengan 2004 yang berlangsung lebih demokratis.
Ia menilai program pemutakhiran data pemilih yang dilakukan pada Pemilu 2004 lebih inklusif dan transparan saat mendata masyarakat secara utuh.
“Saat itu penduduk diberikan stiker, Pendataan yang berkelanjutan, kemudian sistem IT kita, anak-anak bangsa menampilkan sangat baik sampai ke TPS,” klaimnya.
Sama dengan Pemilu 2004 lalu, Hasto menegaskan Presiden Jokowi saat ini turut memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.
Karenanya, perbaikan DPS yang bermasalah turut menjadi perhatian pemerintah agar hak pilih masyarakat terjamin di Pilpres 2019 mendatang.
“Terkait DPT itu kita bekerjasama. Kubu Pak Prabowo dan Sandi, kemudian kubu Pak Jokowi-Ma’ruf, mari kita berkerjasama mendorong KPU, agar DPT melindungi hak konstitusional warga negaranya,” kata dia.
Hasto pun mengimbau agar pihak yang menemukan kejanggalan soal DPS untuk langsung melaporknnya ke pihak KPU. 8a mengatakan bahwa perbaikan DPS bermasalah harus dilakukan secara partisipatif bersama-sama masyarakat.
“Jadi konteksnya bukan menolak tapi konteksnya perbaiki bersama-sama. Karena secara konstitusi DPT adalah cermin hak rakyat yang berdaulat untuk pemilih dijamin undang-undang,”
Sekjen PPKS Mustafa Kamal sebelumnya menyatakan koalisi partai pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno menemukan sekitar 25 juta data pemilih ganda dalam DPS yang dibuat KPU.
Jumlah data pemilih ganda tersebut ditemukan dalam DPS yang berjumlah 137 juta.
“Dari 137 jutaan pemilih dalam DPS terdapat 25.410.615 pemilih ganda dibeberapa daerah. Bahkan di beberapa tempat ditemukan sampai 11 kali digandakan,” kata Mustafa saat konferensi pers di kawasan SCBD, Jakarta, Senin malam (3/9/2018). //delegasi(CNN/juan pesau)
