Kupang, Delegasi.Com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengapresiasi terhadap pendapat Fraksi di DPRD NTT yang mendukung moratorium izin pertambangan di NTT.
Bahkan Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD NTT meminta pemerintah segera melakukan moratorium pertambangan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
“Moratorium pertambangan tersebut dilakukan demi terwujudnya tata kelola pertambangan yang baik di provinsi NTT,” kata Gubernur Vikrtor Bungtilu Laiskodat, saat menyampaikan tanggapan atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD NTT terhadap rancangan perubahan APBD NTT Tahun Anggaran (TA) 2018, di aula DPRD NTT, Senin (24/9/2018).
Dalam sidang paripurna kelima masa persidangan ketiga, dipimpin Wakil Ketua, Yunus Takandewa itu, Gubernur Laiskodat, menyebut moratorium pertambangan di NTT difokuskan untuk mineral logam dan bukan logam.
Sedangkan batu-batuan (pasir dan batu) tidak termasuk dalam rencana moratorium pertambangan yang dimaksud pemerintah NTT.
“Terkait moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) dan pekerja migran Indonesia asal NTT, termasuk penanganan stunting, pemerintah sepakat dengan fraksi untuk menindaklanjuti dengan pengkajian dan langkah-langkah strategis yang efektif dan efisien,” kata Gubernur Viktor Laiskodat.
Pemprov NTT, kata Gubernur, Viktor Laiskodat, mengapresiasi dukungan Fraksi di DPRD NTT terhadap gerakan penanaman “marungga atau kelor” oleh Aparatur Sipil Negara (ASN).
Juga pelatihan bagi para penyuluh dan petani, di Blora, Jawa Tengah.
“Pemerintah juga menyampaikan terima kasih kepada dewan yang telah mengalokasi anggaran melalui APBD-P 2018 guna penyediaan bibit tanaman marungga dan pelatihan bagi para petugas lapangan serta petani sebanyak100 orang, di Blora, Jawa Tengah,” ucap Gubernur.
Dukungan Fraksi atas persoalan yang termuat dalam visi “NTT Bangkit, NTT Sejahtera” dengan lima misi utama, kesejahteraan masyarakat, pengembangan pariwisata, infrastruktur, SDM dan reformasi birokrasi, pemerintah menyampaikan terima kasih.
//delegasi (hermen)
