KUPANG, DELEGASI.COM – Pemerintah Kota Kupang meminta dukungan pemerintah pusat untuk mewujudkan kota tangguh terhadap bencana, melalui proyek Climate Resilient and Inclusive Cities (CRIC).
Permintaan tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Kupang, dr. Hermanus Man saat mengikuti Webinar lanjutan proyek Climate Resilient and Inclusive Cities (CRIC) yang berlangsung secara daring, Selasa (27/10/2020).
Dalam Webinar yang diikuti dari ruang kerjanya, Wawali didampingi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kupang, Maxi Jemy Deerens Didok, S.Pd, M.Si dan pejabat yang mewakili Kepala Bappeda Kota Kupang.
Wawali menyampaikan terima kasih kepada United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC) yang telah melibatkan Kota Kupang dalam kegiatan yang strategis ini sebagai lanjutan dari proyek CRIC.
Sebelumnya Kota Kupang terpilih menjadi salah satu dari 10 kota contoh di Indonesia yang menerima manfaat proyek Climate Resilient and Inclusive Cities (CRIC). Proyek CRIC mendukung kota-kota dalam mempersiapkan rencana pembangunan perkotaan selama lima tahun ke depan yang berketahanan iklim dan berkelanjutan melalui analisis ilmiah, penerapan perangkat yang inovatif dan pembelajaran.
Dari program ini pemerintah kota diminta untuk menyusun rencana aksi lokal yang harus memberi dampak secara nasional.
Sebagai wujud dukungan terhadap upaya penanggulangan bencana sesuai UU pemerintah daerah diminta untuk menyusunnya sebagai salah satu proritas utama dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) teknokratik.
Untuk itu perlu dilakukan kajian lingkungan hidup yang strategis yang mencantumkan isu-isu perubahan iklim di daerah maupun kerentanan yang ada di wilayah perkotaan yang tentunya butuh biaya yang tidak murah.
Ketangguhan kota dari aspek bencana perkotaan juga menurut Wawali membutuhkan infrastruktur yang menunjang. Karena itu Wawali mengusulkan agar Kementerian Keuangan bisa memperhitungkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk daerah perkotaan terutama untuk persampahan.
Usulan juga disampaikannya kepada perwakilan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) agar bisa merekomendasikan hal tersebut ke Kementerian Keuangan. Karena menurutnya untuk proses adaptasi, mitigasi dan implementasi kota tangguh sangat bergantung pada sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut, karenanya butuh dukungan dan fasilitasi dari pemerintah pusat.
Sekretaris Jenderal UCLG ASPAC, Dr. Bernadia Irawati Tjandradewi menyampaikan untuk membantu pemerintah kota merancang pembangunan berketahanan iklim yang inklusif, proyek CRIC mengadakan seri kegiatan webinar dari Oktober hingga Desember 2020.
Webinar pertama mengangkat isu “Pembangunan Perkotaan yang Berketahanan Iklim dan Inklusif” untuk memberikan panduan kepada pemerintah kota dalam mengintegrasikan isu perubahan iklim ke dalam dokumen perencanaan, yang salah satunya adanya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Webinar ini didukung penuh oleh Uni Eropa dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, yang juga merupakan serangkaian dari kegiatan pekan diplomasi iklim yang diadakan oleh Uni Eropa.
Turut hadir dalam webinar tersebut Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darusallam, Vincent Piket, Dirjen Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Direktur Eksekutif APEKSI, Direktur Pembangunan Daerah Bappenas, Kepala Pusat Kebijakan Perubahan Iklim dan Pembiayaan Multilateral Kementerian Keuangan serta para pejabat pemerintah daerah dari 10 kota percontohan ICRC dan kota lainnya.
//delegasi (*/tim)
