“Itu artinya, target PAD pada setiap OPD kemungkinan tidak melibatkan OPD sehingga banyak tidak realistis dan tidak mempertimbangakn tealaan OPD sehingga tidak terlalu terukur. Akibatnya, hampir semua OPD tidak mampu merealisasikan target penerimaan PAD yang terkesan terlalu tinggi dan melampaui kemampuan OPD dimaksud,” Patris Lali Wolo
KUPANG, DELEGASI.COM –Target pendapatan asli daerah (PAD) yang ditetapkan Pemerintah Provinsi NTT untuk setiap organisasi perangkat daerah (OPD) diduga tanpa ada kajian yang komprehensif dan telaan dari masing- masing OPD penyumbang PAD.
Demikian pernyataan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTT dari Fraksi PDI Perjuangan, Patris Lali Wolo di Kupang, Rabu (8/12/2021).
Patris menjelaskan, pada tahun anggaran 2021, pemerintah provinsi dalam APBD murni menargetkan penerimaan yang bersumber dari PAD sebesar Rp2 triliun lebih. Namun dengan alasan pandemi covid-19, pada APBD perubahan target penerimaan itu diturunkan menjadi Rp1,656 triliun lebih. Walau sudah diturunkan, namun hingga November lalu, realisasinya belum menjanjikan.
“Bahkan bila dikomparasi date to date, pencapaian PAD saat ini belum memberikan gambaran yang baik,” kata Patris.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Ngada,Nagekeo, Ende dan Sikka ini menyampaikan, berdasarkan informasi yang diterima, penetapan target penerimaan untuk setiap satuan OPD tanpa didahului dengan kajian dan telaahan dari OPD yang bersangkutan.
Itu artinya, lanjut Patris, target PAD pada setiap OPD kemungkinan tidak melibatkan OPD sehingga banyak tidak realistis dan tidak mempertimbangakn tealaan OPD sehingga tidak terlalu terukur. Akibatnya, hampir semua OPD tidak mampu merealisasikan target penerimaan PAD yang terkesan terlalu tinggi dan melampaui kemampuan OPD dimaksud.
“Banyak OPD yang target penerimaannya tidak tercapai sehingga mengakibatkan kita ukur prestasi OPD tersebut menjadi buruk,” tandas Patris.
Baca Juga:
Keluarga Patris Lali Wolo Kembali Berbagi Kasih dengan Anak Stunting di Ngada dan Nagekeo
Patris Lali Wolo Salurkan Bantuan Telur untuk Sembilan Desa Stunting di Nagekeo
Pada kesempatan itu ia memberi apresiasi kepada pemerintah provinsi karena dalam rancangan APBD 2022, target PAD ditetapkan sebesar Rp1,887 triliun lebih. Walau masih dalam bayangan bahwa pandemi covid-19 belum berakhir, tapi diyakini pemerintah punya strategi karena mungkin saja ada sumber keuangan yang belum dibuka.
“Kita berharap, target PAD yang diajukan itu tidak sekedar memenuhi syarat penerimaan dalam APBD, tapi harus direalisasikan sebagai gambaran bahwa pemerintah telah melakukan kajian dan telaan yang matang,” ujar Patris.
Ketua DPRD NTT, Emelia Julia Nomleni mengatakan, Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTT mencermati, pandemi Covid-19 belum sepenuhnya mengalami penurunan kasus dan capaian realisasi PAD tahun 2021 hingga November belum mencapai 50 persen dari target yang ditetapkan Rp1,6 triliun. Terhadap persoalan ini, Banggar meminta pemerintah agar memastikan pencapaian realisasi PAD tahun anggaran 2022 sebesar Rp1,887 triliun lebih.
Caranya, lanjut Emelia, membuat skema penagihan dan melakukan upaya-upaya kebaruan yang dapat memungkinkan pencapaian realisasi terhadap target PAD 2022. Selain itu meningkatkan kapasitas Badan Pendapatan dan Aset Daerah melalui penambahan tenaga operasional pada UPT-UPT, penambahan biaya operasional dan fasilitas kerja yang memadai.
//delegasi (Agus Tanggur)
